Oleh: Maulana Rizki Aditama 

Latar Belakang

Meningkatnya harga minyak mentah dunia yang lebih dari US$ 100/Barel memunculkan berbagai masalah atau dampak (multiplier effect ) bagi negara negara net importer  seperti Indonesia , sehingga menimbulkan peningkatan biaya beban hidup, biaya produksi barang dan jasa, inflasi dan bertambahnya tingkat kemiskinan. Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai produk olahan minyak mentah merupakan komoditas yang sangat krusial dan memiliki peranan strategis di dalam suatu negara karena krisis BBM yang berkepanjangan dapat mempengaruhi ketahanan energi suatu negara yang pada akhirnya berimplikasi buruk terhadap ketahanan nasional secara menyeluruh.

Untuk mengantisipasi berbagai hal terkait kerawanan pasokan BBM dan meningkatnya harga minyak mentah dunia, maka pemerintah menawarkan tiga opsi kebijakan BBM. Yang pertama adalah dengan cara mencabut subsidi BBM kendaraan pribadi. Opsi ini mendapat reaksi keras dari masyarakat sehingga pemerintah menawarkan opsi kedua berupa penaikan harga BBM subsidi sebesar Rp. 1500,- per liter atau menjadi Rp. 6000,- / liter . Opsi yang ke tiga adalah memberi subsidi konstan sebesar Rp. 2000,- /liter untuk bensin dan solar dan bukan biaya subsidi.

Kondisi dan Kebijakan BBM di Indonesia 

Menurut Indonesia Energy Outlook 2008 laju penurunan produksi minyak mentah indonesia adalah sekitar 4,4% per tahun sehingga pada tahun 2030 diperkirakan produksi minyak nasional sekitar 354 ribu Barel/hari dan harus mengimpor sebanyak 2,7 Juta Barel Crude Oil/hari. Dengan produksi dibawah 1 juta barel/hari maka Indonesia harus melepaskan kedudukannya sebagai anggota OPEC karena tidak mampu lagi megekspor minyak. Saat ini indonesia telah menjadi net importer yang harus mengimpor minyak mentah rata rata 400.000 Barel/hari.

Gambar: HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI TOLAK KENAIKAN BBM–

Menarik untuk dicermati adalah mengapa di tahun 2012 ini pemerintah kembali begitu bersemangat melontarkan kebijakan BBM jangka pendek yang dalam beberapa hal ternyata kontradiktif dan kalau dicermati ternyata Indonesia belum berada di dalam kondisi BBM yang tingkat akut. Ketika pemerintah mengejukan opsi pertama beberapa bulan yang lalu yaitu pencabutan subsidi, alasan alasan klasik yang diajukan pemerintah antara lain : pengalihan premium ke pertamax yang mendukung program langit biru dimana pertamax lebih ramah lingkungan, peningktan diversifikasi energi dan pengurangan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke Gas (CNG dan LGV) dan meningkatkan ketahanan energi.

Namun ketika opsi kedua diajukan, alasan utama pmerintah adalah untuk menyehatkan postur RAPBN 2012. RAPBN kita disusun atas dasar harga minyak mentah (crude oil) dan dalam RAPBN 2012 patokan ICP (Indonesia Crude Price) yang dipakai adalah US$ 90/Barel sementara realisasinya adalah US$ 115,91/Barel pada bulan Januari 2012 dan sekarang sudah mencapai US$121,75/Barel. Peningkatan ini membutuhkan alokasi sebesar Rp. 60, 4 triliun dan tambahan ini hanya dapat diperoleh melalui kenaikan BBM. Alasan lain adalah pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia yang kian membesar. Data kalkulasi pada tahun 2011 terdapat 800 ribu unit motor dan 900 ribu unit mobil (yang terjual) artinya lebih dari 1 juta kendaraan terjual di tahun itu. Sementara konsumsi kendaraan BBM subsidi mencapai angka 41,8 juta KL, sementara kuotanya hanya 40 juta KL.

Dengan kenaikan harga bensin dan solar sebesar Rp 1500,- dapat meningkatkan inflasi 2,15 persen , naiknya angka kemiskinan 0,98 persen , penurunan kemampuan daya beli masy. sebesar 2,10 persen dan menghasilkan penghematan subsidi BBM sebesar Rp 31,58 Triliun. Sedangkan opsi ketiga mampu menaikan angka kemiskinan 1,15 persen dengan penghematan sebesar 25,77 triliun.

Ketahanan Energi

Kebijakan Energi (dalam hal ini BBM) yang tidak tepat, baik untuk negara pengimpor dan pengekspor dapat menimbulkan ancaman yang serius terhadap ketahanan Energi suatu negara. Sehingga ancaman yang mungkin terjadi akibat kebijakan BBM yang keliru yaitu :

1. Ancaman non fisik seperti harga minyak mentah yang berfluktuatif diluar perkiraan, pemborosan atau inefisiensi energi (BBM) , management BBM yang kacau dan perdagangan gelap (black market) BBM.
2. Ancaman fisik seperti sabotase terhadap infrastruktur BBM dan sumber sumber lain non BBM, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tajam , tidak ditemukannya sumber minyak baru , kilang BBM yang semakin menua, dan stok cadangan BBM yang terbatas.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa stok cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari saja, sehingga sangat rawan akan ketahanan Energi. Angka tersebut jauh dengan stok minyak singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang 107 hari. Padahal kita tahu kedua negara tersebut tidak memiliki deposit minyak bumi.

Beberapa masalah kemudian menyusul seperti Ketahanan IPTEK Indonesia yang masih rendah, penguasaan teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi yang masih kurang memadai . Masalah yang lain yaitu Bagi hasil sektor pertambangan migas yang belum adil. Saat ini di Indonesia beroperasi beberapa kontraktor minyak asing . Para kontraktor tersebut menguasai sekitar 65% atau 329 blok migas, sementara perusahaan nasional hanya menguasai 24,27% dan selebihnya adalah patungan antara perusahaan asing dan nasional. Para kontraktor asing hanya wajib menyetor 25% dari hasil produksi mereka untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini jelas merugikan Indonesia sebagai pemilik cadangan migas. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Ketahanan Energi Indonesia sangat rentan.

Kompleksitas beberapa faktor ini pada akhirnya mempengaruhi kondisi ketahanan Energi di Indonesia. Perlu upaya untuk memeperbaiki keadaan ini salah satunya dengan Melakukan transfer of knowledge dan transfer of technologydalam bidang Energi dan peningkatan IPTEK yang bertumpu pada ketersediaan SDA karena IPTEK adalah kunci keberhasilan penguatan ketahanan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus bertambah maka penggunaan semua energi alternatif yang feasible dan proven , seperti energi geothermal dan energi higro terus dilakukan, sementara energi surya, angin dan gelombang laut yang memiliki potensi besar juga telah mulai dieksploitasi secara intensif. Salah satu pendekatan yang banyak dilakukan adalah pemakaian energi hidrogen sebagai bahan bakar bersih pengganti energi fosil. Energi hidrogen sangat melimpah dimana lautan, sungai dan danau sebagai sumber air tak terbatas yang dapat dikonversi menjadi gas hidrogen dalam skala yang sangat besar.

Penutup 

Kebijakan energi yang tidak tepat dan tidak didasarkan pada kepentingan nasional, bersifat sporadis dan tidak dihasilkan dari pemikiran yang serius bukannya memperkuat ketahanan energi namun sebaliknya dapat mengancam ketahanan energi yang pada gilirannya mengancam ketahanan nasional.

Mengatasi defisit APBN 2012 dengan meminta rakyat membayar kekurangannya melalui kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi yang cerdik, Kedepan pemerintah harus lebih cerdas mencari solusi defisit ini tidak dengan cara cara yang pragmatis

Kebijakan BBM seyogyanya tidak mengikuti mekanisme pasar semata namun pemerintah harus ikut menetapkan secara administratif dengan mempertimbangkan efisiensi di segala aspek.

Penguatan ketahanan energi dapat dimaksimalkan antara lain melalui penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan maupun energi tak terbarukan yang diproses supaya ramah lingkungan, mempercepat penguasaan teknologi di bidang Eksplorasi ( Geophysics, Geologist) , Konversi, Pengelolaan dan penghemata energi Terbarukan. Terobosan teknologi melalui teknologi nano (yang sedang diwacanakan UGM) dapat mengurangi biaya operasional dan harga Energi terbarukan maupun tidak terbarukan akan lebih murah dimasa depan.

Referensi :

diskusi bersama Pusat Studi Energi UGM (Prof.Dr. Jumina)

diskusi publik forum wiken Jogjakarta bersama (revrisond baswir)

Sumber di media massa, internet dan televisi

Oleh: Ari Perdana *)

Bagian I: Sang ‘Don’

Ia duduk di kursi roda sambil menyalami setiap tamu yang datang. Tubuh tuanya memang tidak memungkinkannya lagi berdiri lama, dan bergerak ke sana-sini tanpa kursi roda. Tapi kemampuannya berbicara di depan umum selama satu jam lebih, dengan artikulasi yang jelas dan alur pikiran yang runut menunjukkan bahwa kerentaan fisik tidak menyebabkan penurunan kemampuan otaknya.

Hari itu Prof. Widjojo Nitisastro kembali tampil di muka publik, di acara peluncuran bukunya berjudul Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Buku lain yang juga diluncurkan hari itu adalah Esai dari 27 Negara tentang Widjojo Nitisastro. Penghargaan dari Para Tokoh, suntingan Prof. Arsjad Anwar, Prof. Aris Ananta dan Dr. Ari Kuncoro. Acara itu juga menjadi semacam reuni lintas generasi sejumlah ekonom Indonesia; kolega, asisten, murid hingga muridnya murid Widjojo. Hadir di acara itu antara lain Prof. Emil Salim, Prof. JB Sumarlin dan Prof. Subroto – beberapa yang masih tersisa dari generasi pertama ‘Mafia Berkeley.’

Mafia Berkeley. Sebutan ini sudah melegenda. Pertama kali dicetuskan oleh seorang aktifis-penulis ‘kiri’ AS, David Ransom dalam sebuah artikel Rampart edisi 4 tahun 1970. Rampartadalah sebuah majalah yang awalnya terbit sebagai media literatur kelompok Katolik, tapi belakangan menjadi media kelompok ‘kiri baru.’ Majalah ini sendiri berhenti terbit tahun 1975. Saya terus terang masih belum bisa mendapatkan akses ke artikel yang ditulis Ransom. Tapi dari sejumlah literatur sekunder yang mencantumkannya sebagai referensi, di situ Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Sukarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukkan Suharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat, hingga mengaitkan Widjojo dkk. dengan pembantaian massal eks PKI di akhir dekade ‘60an.

Saya bukan ahli sejarah yang bisa memberikan pendapat akademik mengenai kebenaran ‘teori’ ini. Sejumlah hal yang dikemukakan di situ adalah fakta. Adalah fakta bahwa antara pertengahan 1950an hingga awal 1970an, sejumlah pengajar lulusan FEUI menjalani studi di University of California, Berkeley, atas biaya Ford Foundation. Adalah fakta bahwa itu terjadi di era perang dingin yang berlangsung hingga awal 1990an, dimana baik kubu AS/Barat dan Uni Soviet/Komunis sama-sama bertarung dalam merebut pengaruh di seluruh Negara di dunia. Para sejarawan juga setuju bahwa CIA memainkan peran yang signifikan dalam kejatuhan Sukarno. Dan meski banyak pihak masih berdebat soal berapa jumlah korban pembunuhan massal pasca-G30S, adanya pembunuhan massal itu tidak lagi menjadi hal yang bisa disangkal. Tapi bahwa berbagai hal itu benar terjadi pada kurun waktu yang berdekatan tidak lantas membuat semuanya bisa disimpulkan sebagai berhubungan, apalagi berhubungan sebab-akibat. Apalagi, seperti implikasi yang coba dibangun oleh Ransom, menyimpulkan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara tampilnya Mafia Berkeley sebagai arsitek ekonomi Orde Baru dengan pembantaian massal eks-PKI.

Lepas dari itu, istilah Mafia Berkeley sudah jadi sebuah nomenklatur klasik dalam sejarah Indonesia. Kebanyakan digunakan secara peyoratif, menganggap bahwa Mafia Berkeley memang benar-benar sebuah organisasi kriminal dengan struktur dan kode etik tertentu bak novel The Godfather karya Mario Puzo. Orang-orang seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, yang sempat menangani tim ekonomi Indonesia pasca Suharto, menganggap Mafia Berkeley sedemikan berpengaruhnya sehingga orang-orang seperti mereka yang datang dari luar lingkaran Mafia tidak pernah bisa ‘tenang’ menjalankan peran mereka karena selalu ‘digoyang.’ Kwik dan Rizal Ramli juga tidak pernah bosan menyalahkan Mafia Berkeley atas berbagai masalah ekonomi Indonesia yang mereka hadapi ketika menjabat menteri, meskipun orang-orang yang disebut sebagai Mafia ini sudah bertahun-tahun pensiun. (Saya kira ini justru bentuk ketidakpercayaan diri serta keengganan untuk mengakui terbatasnya kemampuan mereka dari orang-orang seperti Kwik dan Rizal).

Banyak juga yang secara salah kaprah mengidentikkan Mafia Berkeley sebagai kelompok pengusung dan pengadvokasi pasar bebas alias ekonomi laissez-faires dan peran pemerintah yang seminim mungkin. Pendapat ini tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Saya akan diskusikan hal ini lebih di bagian berikut.

Istilah Mafia Berkeley sudah telanjur melekat. Prof. Widjojo, Emil Salim dan lainnya juga agaknya tidak terlalu ambil pusing dengan istilah ini. Saya kira istilah itu memang tidak perlu ditolak. Justru sebutan ‘mafia’ kepada Prof. Widjojo dkk. – dengan ‘Don Widjojo’ sebagai kepala keluarga, alm. Prof. Sadli sebagai consigliere, Prof. Emil Salim dan lainnya sebagai paracaporegime – menggambarkan satu hal: sebuah kelompok teknokrat yang diikat oleh kesamaan visi, komitmen, chemistry serta trust. Ini semua yang membuat komunikasi, koordinasi dan kerjasama di antara mereka dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi bisa berjalan efektif. Satu hal yang belum bisa kita temukan lagi sekarang. Apalagi di dalam sebuah kabinet yang disusun atas dasar terlalu banyak deal politik.

Bagian II: Perencanaan atau Pasar?

Nama Widjojo dkk. – para mafia dari Berkeley – seringkali disebut dalam satu paragraf yang sama dengan kata-kata ‘pasar bebas’, ‘ekonomi liberal’ dan semacamnya. Betul, di bawah Widjojo dkk. ekonomi Indonesia mengalami beberapa episode liberalisasi (sebagai catatan, Suharto juga tidak suka dengan istilah ‘liberal’, maka terminologi yang saat itu digunakan adalah ‘deregulasi’). Tapi dalam tipologi aliran-aliran dalam ilmu ekonomi, paradigma dan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley bukan berada di spektrum yang lebih dekat ke Hayek-Friedman. Sebaliknya, Widjojo dkk. justru lebih memiliki karakter ‘dirigista’ – dimana perencanaan pembangunan dan peran pemerintah adalah faktor yang penting.

Itu tentu tidak terpisahkan dari konteks sejarah. Ketika Widjojo pergi ke Berkeley, 1957-1961, Keynesian adalah paradigma ekonomi yang dominan saat itu. ‘Revolusi neoklasik’ yang dicetuskan oleh Milton Friedman dan kelompok Chicago baru terjadi di tataran pemikiran menjelang akhir ‘60an. Pengaruhnya dalam orientasi kebijakan baru akan terjadi setelah krisis minyak dan sejumlah episode hiperinflasi di pertengahan ‘70an.

Departemen Ekonomi di Berkeley sendiri punya tradisi yang lebih dekat ke Keynesian ketimbang neoklasik. Kelak, di awal ‘70an hingga akhir ‘80an, paradigma riset dan pengajaran ilmu ekonomi – khususnya ekonomi makro – di universitas-universitas terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu lebih melihat pentingnya kebijakan dalam stabilisasi ekonomi. Paradigma ini dianut oleh universitas-universitas yang lokasinya di pantai: Harvard, MIT, Yale, Princeton, NYU atau Pennsylvania di Pantai Timur serta Stanford, Berkeley dan UCLA di Pantai Barat. Kubu lain adalah yang mengedepankan analisis di tingkat individu yang rasional, ketidakpastian serta inter-temporal. Kubu ini lebih skeptis terhadap peran pemerintah. Penganutnya adalah universitas-universitas yang lebih dekat ke Great Lakes: Chicago, Minnesota, Wisconsin, Rochester, Carnegie-Mellon dan lainnya. Dua kubu ini sering juga dirujuk sebagai kubu ‘air asin’ (saltwater) dan ‘air tawar’ (freshwater).

Di Berkeley, Widjojo dkk. lebih spesifik menekuni cabang ekonomi pembangunan. Sub-disiplin ekonomi pembangunan saat itu belum seberagam sekarang. Kebanyakan literatur masih fokus pada teori pertumbuhan. Pendekatan yang dominan adalah model kesenjangan tabungan-investasi, dan teori yang paling berpengaruh adalah Harrod-Domar (oleh Roy Harrod, 1939 dan Evsey Domar, 1946). Teori ini melihat bahwa satu faktor utama bagi sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Karya Robert Solow yang kemudian menjadi teori pertumbuhan paling banyak dirujuk – dan dalam banyak hal menunjukkan kelemahan teori Harrod-Domar – baru terbit tahun 1956, dan perlu beberapa tahun sebelum teori itu cukup berpengaruh.

#####

Selain Harrod dan Domar, literatur lain yang cukup berpengaruh di periode itu adalah karya Walt Rostow, Stages of Growth: a Non-Communist Manifesto, yang terbit di tahun 1960, menjelang Widjojo menyelesaikan studi. Rostow menulis, ada lima tahapan modernisasi, dari masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, periode tinggal landas, tahap menuju kematangan, dan era konsumsi massal. Akumulasi investasi adalah kunci bagi sebuah negara untuk bisa pindah dari satu tahap ke tahap lainnya.

Tentu saya tidak mengatakan bahwa Widjojo dkk. hanya membaca Keynes, Harrod-Domar dan Rostow. Poin saya adalah pemikiran dan implementasi kebijakan ekonomi Widjojo dkk. tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Spesifiknya, seperti apa perkembangan dan dinamika ilmu ekonomi di waktu dan lingkungan saat itu.

Saya juga tidak mengatakan bahwa Widjojo dkk. adalah antipasar. Sebaliknya, sebagai ekonom yang taat pada pemikiran rasionalitas, buat Widjojo dkk. proses pembangunan ekonomi dan alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar atau perencanaan adalah semata-mata pilihan. Seperti Widjojo menuliskan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi (1963), dan dimuat ulang dalam buku Pengalaman Pembangunan Indonesia halaman 10:

Suatu masyarakat yang sedang membangun dapat mengambil keputusan tersebut secara implisit dengan menyerahkannya kepada berbagai kekuatan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang bersangkutan dapat pula mengadakan pilihan secara sadar dan berencana.

Dalam hal yang akhir ini terdapatlah suatu usaha pembangunan berencana yang salah satu aktivitas pokoknya berbentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal: yang pertama ialah penentuhan pilihan secara sadar mengenai berbagai tujuan konkret yang hendak dicapai … dan yang kedua ialah pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai berbagai tujuan tersebut.

Implementasi dari perencanaan pembangunan versi Widjojo dkk. terlihat dari berbagai hal: Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita – yang melewati usia sekolah di era Orde Baru tentu bisa melihat kemiripan antara tahap-tahap yang dikemukakan Rostow dan tujuan tiap Repelita serta Pembangunan Jangka Panjang), serta adanya institusi seperti Bappenas atau Bulog, serta program Keluarga Berencana (Widjojo juga seorang demografer, disertasinya tentang tren populasi Indonesia).

Di mana peran mekanisme pasar? Mengutip istilah Prof. Emil Salim, kebijakan ekonomi yang mereka jalankan bisa disebut sebagai planning through market. Artinya, sebagai perencana, pemerintah menetapkan sejumlah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pemerintah bisa menetapkan tujuan, dan dalam beberapa hal bisa secara aktif memastikan agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai.

Contohnya, target inflasi adalah sekian persen. Pemerintah bisa mengusahakan agar tujuan itu tercapai dengan, misalnya, mengontrol harga pangan lewat Bulog (kelompok pangan, terutama beras, adalah penyumbang utama inflasi). Tapi harga beras tetap merupakan hasil dari interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol permintaan (konsumen) dan penawaran (petani, pemilik beras yang diproduksi). Pemerintah memang bisa memberikan insentif buat petani untuk meningkatkan produksi. Namun usaha pemerintah tetap tunduk pada hukum penawaran dan permintaan.

Saya sendiri melihatnya sebagai market through planning. Teori ekonomi mengajarkan bahwa alokasi sumber daya yang terjadi lewat mekanisme pasar adalah kondisi ideal. Tapi kondisi itu menyaratkan sejumlah hal, terutama bahwa pasar eksis dan bekerja sempurna. Di akhir ‘60an dan awal ‘70an, jangankan berkerja sempurna – banyak pasar bahkan tidak eksis (pasar saham dan surat berharga adalah satu contoh). Sejumlah institusi dan infrastruktur yang menjadi prasyarat bagi mekanisme pasar harus dibentuk dulu.

Ini menjadikan hubungan antara frase ‘Mafia Berkeley’ dan ‘ekonomi pasar’ adalah sesuatu yang kompleks. Kita perlu memahami sejumlah konteks – mulai dari spektrum yang ada dalam ilmu ekonomi soal pasar dan peran pemerintah, hingga kebijakan seperti apa yang dijalankan oleh tim ekonomi yang digawangi oleh Widjojo dkk, termasuk kondisi seperti apa yang melatarbelakangi kebijakan itu diambil.

Satu hal, Widjojo dkk. berangkat dari tradisi ilmu ekonomi yang berbeda dengan aliran Chicago. Pemahaman ini jadi penting karena di masa sekarang, banyak yang menempatkan frase ‘neoliberalisme’ dengan ‘Milton Friedman’ dan ‘Mafia Berkeley’ dalam satu paragraf, bahkan kalimat, yang sama. Ini menunjukkan betapa seringnya jargon neoliberalisme digunakan tanpa kredibilitas. Tapi, buat saya, apa yang dilakukan Widjojo dkk. adalah meletakkan fondasi bagi mekanisme pasar untuk bisa eksis dan bekerja dalam ekonomi Indonesia.

Terlepas dari soal mekanisme pasar, ada satu hal lebih mendasar yang diperkenalkan oleh Widjojo Nitisastro dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia: logika ekonomi. Kalimat di atas mungkin terkesan lucu. Tapi itulah kondisi yang terjadi di tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno. Persoalan ekonomi “dibiarkan terbengkalai, dianggap soal kecil ataupun bukan soal.” Sementara itu, “prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber pada pikiran rasional diangap tidak perlu” (hal. 47-48, aslinya merupakan uraian Widjojo sebagai moderator bidang ekonomi pada Simposium ‘Menjelajah Tracee Baru’ di UI, 6-9 Mei 1966).

Bagian III: Logika ekonomi

Dalam tulisannya yang jadi pengantar buku ‘Pengalaman Pembangunan Indonesia, Emil Salim menulis lebih dalam soal dikesampingkannya logika ekonomi dalam pengambilan kebijakan di periode itu.

Di paruh pertama dekade ‘60an, 45 persen APBN dialokasikan untuk pengeluaran militer. Ini tidak lepas dari keputusan politik untuk merebut kembali Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Selain militer, APBN terserap untuk sejumlah proyek mercu suar. Ini semua dibiayai lewat, terutama, mencetak uang.

Akibatnya, volume uang beredar jadi tidak terkendali. Teori ekonomi mengajarkan, ada hubungan positif antara uang beredar dan inflasi. Ini yang menjebabkan inflasi terbang ke angka 100 persen antara 1962-64, dan 650 persen dari Desember 1964-Desember 1965. Selain inflasi, neraca perdangangan juga mengalami defisit parah, dan cadangan devisa turun dari 326,4 juta dolar AS (1960) menjadi hanya 8,6 juta dolar AS (1965).

Hutang luar negeri saat itu berjumlah 2,4 milyar dolar AS; hampir separuhnya digunakan untuk pos militer (hal ix-x). Kebijakan ini mungkin punya hal positif bagi pembagunan karakter bangsa dan semangat nasionalisme. Tapi tidak bagi kesejahteraan.

Di tahun-tahun awal Orde Baru (1966-71), setelah Widjojo dkk. menggawangi pos kebijakan ekonomi, stabilisasi harga adalah prioritas utama. Salah satunya adalah mendisiplinkan pengeluaran pemerintah.

Hasilnya, inflasi berhasil diturunkan. Karena inflasi turun, pendapatan riil penduduk, terutama buruh/karyawan di perkotaan, naik secara signifikan. Dampaknya terhadap kesejahteraan terlihat dari turunnya jumlah penduduk miskin serta tingkat ketimpangan (lihat Anne Booth dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, April 2000).

Hubungan antara defisit anggaran, uang beredar dan inflasi adalah satu contoh sederhana dari logika ekonomi yang dilupakan oleh pemerintahan Sukarno, sekaligus salah satu instrumen awal yang digunakan Widjojo dkk. dalam membenahi warisan problem ekonomi.

Contoh lain – juga diceritakan ulang oleh Emil Salim – adalah hubungan antara permintaan, penawaran dan harga. Dalam menghitung volume produksi beras, pemerintah pusat menerima laporan dari pejabat di daerah dan Biro Pusat Statistik. Tentu banyak error, bias dan inkonsistensi dari angka yang dilaporkan. Bisa karena murni kesalahan statistik, bisa juga karena kecenderungan pejabat daerah melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya.

#####

Namun hukum penawaran mengatakan, kalau penawaran sedikit, harga akan naik. Kalau laporan mengatakan jumlah produksi berlimpah tapi harga beras tidak turun, bahkan naik, tentu ada masalah dalam angka-angka yang dilaporkan. Sebagai Ketua Bappenas, Widjojo menginstruksikan bawahannya untuk menggunakan ‘harga beras pada musim panen’ sebagai indikator tinggi-rendahnya produksi beras, bukan perkiraan pejabat daerah (hal. xix-xx).

Pidato pengukuhan Widjojo sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi (1963) memuat pemikiran yang lebih detail tentang penggunaan economic inner logic untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Widjojo membahas dengan baik sekali, dan dengan bahasa yang sederhana, tentang kegunaan analisis ekonomi:

Yang diusahakan oleh analisa ekonomi bukanlah diperolehnya pengertian yang serba lengkap mengenai keseluruhan yang serba kompleks tersebut, melainkan “… berbagai hubungan umum yang terdapat di antara gejala-gejala ekonomi tertentu” (hal 12).

Widjojo kemudian membahas mengenai penuangan analisis ekonomi dalam bentuk persamaan matematika. Di dalam persamaan matematika, ada variabel, ada parameter (yang besarannya konstan). Variabel bisa dibedakan sebagai variabel eksogen dan endogen; dan mana yang dikuasai oleh pengambil keputusan (variabel kebijakan atau instrumen), dan mana yang harus diterima sebagai given.

Formulasi matematis dalam analisis ekonomi memiliki sejumlah kelebihan: penajaman perumusan pengertian dan hubungan antara variabel, pernyataan asumsi secara eksplisit, konsistensi logis antara asumsi dan kesimpulan bisa diuji, interdepenensi antara berbagai gejala ekonomi bisa lebih mudah ditunjukkan dan dikaji lebih jauh, dan langkah selanjutnya yaitu pengukuran dan pengujian empiris bisa dilakukan (hal. 15).

Model ekonomi, dengan demikian:
“… dapat membantu pengambil keputusan mengambil tindakan secara rasional, dalam arti bahwa pengambil keputusan telah memperhitungkan serta membanding-bandingkan akibat berbagai tindakan alternatif yang dapat ia ambil” (hal 15).

Bukan berarti Widjojo memproklamasikan supremasi pendekatan ekonomi-kuantitatif atas disiplin ilmu atau pendakatan lainnya. Di pidato yang sama, ia juga membahas soal kelemahan pendekatan ini. Pertama, pada dasarnya penggunaan matematika dalam analisis ekonomi adalah reduksi dan simplifikasi atas masalah yang kompleks dan seringkali nonlinier. Widjojo menegaskan bahwa matematika adalah perangkat untuk mempertajam perumusan. Penelaahan secara institusional dan perumusan konsep secara kualitatif tetap tidak bisa ditinggalkan (hal. 14).

Kedua, Widjojo menggarisbawahi bahwa masalah produksi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah semata-mata gejala ekonomi. Kerjasama antara disiplin ekonomi dan ilmu sosial lain akan sangat berguna dalam memahami sebuah masalah. Menariknya, di paragraf yang sama ia juga menuliskan bahwa “kerjasama antara berbagai ilmu pengetahuan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan dan mungkin mengandung hal-hal yang mengecewakan (hal. 27).” Sayang ia tidak membahas lebih lanjut tentang hal ini, jadi saya tidak bisa menangkap konteks dan maksud dari adanya pernyataan yang terdengar paradoks itu.

Jika pidato pengukuhan Guru Besar itu adalah ringkasan dari pemikiran ekonomi Widjojo, maka pidato itu bisa dilihat sebagai dasar dari sintesis antara pemikiran akademis dan kebijakan publik. Sebuah proses pengambilan kebijakan yang didasarkan atas pendekatan ilmiah, dalam hal ini teori ekonomi yang diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Artinya, teori (ekonomi) bukan hanya berhenti sebagai sebuah produk ilmiah, tapi menjadi landasan bagi kebijakan. Sebaliknya, pengambilan kebijakan juga tidak semata-mata didasarkan pada retorika yang heroik atau deal politik, melainkan punya pijakan pada landasan ilmiah.

Sintesis antara akademik dan kebijakan publik ini (kemudian) dikenal dengan istilah teknokrasi. Pengambil kebijakan yang berasal dari kalangan akademis-profesional dikenal sebagai teknokrat. Widjojo dkk. kemudian menjadi sebuah model atas sebuah kelompok teknokrat yang menggawangi kebijakan publik (ekonomi) di sebuah negara. Tidak semua melihat model ini sebagai ideal. Tidak sedikit yang bahkan menganggap teknokrasi ala ‘Mafia Berkeley’ sebagai anti-demokrasi, bahkan ‘kecelakaan sejarah.’

Bagian IV: Kritik

Tulisan dan pandangan kritis terhadap Mafia Berkeley sudah tidak terhitung. Tentu kebijakan ekonomi Widjojo dkk, dan bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan, bukan hal yang bebas kritik. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan apa dan bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil saat itu dengan kondisi obyektif yang saat itu. Ekonomi Indonesia dalam keadaan kacau, negara nyaris bangkrut (bahkan tidak punya uang untuk membetulkan pagar Istana Negara).

Sementara itu stok akademisi yang punya latar belakang ekonomi tidak banyak. Widjojo dkk. sendiri pergi ke Berkeley untuk mengisi kebutuhan staf pengajar FEUI yang hingga akhir 1950an kebanyakan punya latar belakang ilmu hukum, bukan ekonomi. Dengan kata lain, ketika melontarkan kritik kita juga perlu bertanya beberapa hal: apa pilihan yang tersedia saat itu, dan seberapa feasible? Apa trade-off kalau yang diambil adalah pilihan alternatif yang tersedia itu? Apa counterfactual yang akan terjadi?

Secara umum, ada dua hal besar yang jadi sasaran kritik: 1) paradigma dan esensi kebijakan ekonomi yang dianut oleh Widjojo dkk., dan 2) adanya dominasi sebuah kelompok teknokrat atas pengambilan kebijakan publik.

Kritik jenis pertama kebanyakan mempermasalahkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sistem ekonomi pasar, pro-Barat, bertumpu pada hutang luar negeri, dan semacamnya. Saya justru menganggap Widjojo dkk. kurang propasar. Buat saya, kebijakan ekonomi Widjojo dkk. yang bersifat dirigista justru memberikan ruang yang terlalu besar buat negara dalam kegiatan ekonomi. Negara (pemerintah pusat) menjadi institusi yang terlalu besar, kuat dan berkuasa. Implikasinya, ini memberikan legitimasi yang begitu besar pada negara ketika kemajuan ekonomi bisa dicapai. Legitimasi dari kondisi ekonomi ini memberikan insentif bagi Orde Baru untuk bertindak tidak demokratis.

Tapi kemudian posisi kritik ini menjadi dilematis. Apakah jadinya Widjojo dkk. bersalah karena memberikan legitimasi pada Suharto lewat kemajuan ekonomi, dan legitimasi itu digunakan Suharto untuk bertindak tidak demokratis? Karena kalau ya, sama saja dengan mengatakan harusnya Widjojo dkk. tidak membuat kebijakan yang membawa perbaikan ekonomi.
Tentu kondisi yang ideal adalah kalau kemajuan ekonomi bisa terjadi tanpa memberikan legitimasi yang besar bagi Suharto. Ini bisa terjadi jika dari awal perekonomian lebih bertumpu pada mekanisme pasar. Masalahnya, kondisi objektif saat itu memang tidak memberikan banyak pilihan.

Pemerintah mau tidak mau harus berperan besar di sebuah negara dimana fondasi dan infratruktur yang kokoh untuk ekonomi pasar belum tersedia, warisan dari orientasi kebijakan Orde Lama yang menempatkan politik sebagai panglima. Ini membuat kritik saya bahwa Widjojo dkk. sebagai kurang propasar menjadi tidak kontekstual.

Saya kira Widjojo dkk. saat itu punya gambaran bahwa ketika landasan kelembagaan sudah lebih kuat, perlahan-lahan dominasi negara akan dikurangi, dan mekanisme pasar akan lebih berperan sebagai mekanisme alokasi sumber daya lewat serangkaian deregulasi dan liberalisasi. Liberalisasi tahap pertama adalah liberalisasi neraca modal, sebagai bagian dari stabilisasi ekonomi antara 1966-1971.

Intinya, tujuan kebijakan ini adalah membuka capital account Indonesia supaya modal asing, baik dalam bentuk PMA atau pinjaman punya insentif untuk masuk. Ini adalah sebuah langkah yang sampai sekarang banyak dikritik. Satu kubu pengritik mengatakan, kebijakan ini sama dengan menjual bangsa Indonesia kepada modal asing.

Masalahnya, lagi-lagi ini persoalan pragmatis, bukan ideologis, sekaligus persoalan kontekstual. Banyak yang lupa, di tahun 1966-67, negara dalam keadaan nyaris bangkrut, dan inflasi meroket. Sumber penerimaan domestik nyaris tidak ada, jangan dulu bicara penerimaan pajak.

Tidak mungkin membiayain anggaran dengan mencetak uang. Selama ini pemerintahan Sukarno mengandalkan hutang dari negara blok Komunis, yang setelah 1966 tidak lagi mau memberikan pinjaman. Sementara negara tetap perlu uang untuk membiayai pembangunan.

Saya tidak tahu, jika mereka yang mengritik kebijakan liberalisasi neraca modal dengan argumen nasionalisme dari kacamata sekarang berada dalam posisi Widjojo dkk. saat itu, kira-kira langkah apa yang akan mereka ambil. Dan persoalannya juga bukan berhutang atau tidak, karena kenyataannya pemerintahan Sukarno juga berhutang, dan hutangnya terus naik.

Saya pun pernah punya kritik terhadap kebijakan ini. Merujuk pada buku MacKinnon (1971), tahapan liberalisasi yang ideal adalah dimulai dari liberalisasi sektor riil, kemudian perdagangan, baru modal dan investasi. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Tapi, pada akhirnya ini adalah masalah apa yang ideal dalam buku teks dengan kenyataan. Bahwa liberalisasi di Indonesia dimulai dari neraca modal terjadi karena dorongan keadaan. Sekali lagi kritik saya pada Widjojo dkk. jadi kehilangan konteks sejarah.

* * *

Gagasan tentang liberalisasi ekonomi juga tidak serta-merta bisa diterapkan dalam bentuk kebijakan, meski Widjojo dkk. ada di posisi pengambil kebijakan. Di tahun ’70an, ketika kenaikan harga minyak menyebabkan kenaikan signifikan atas penerimaan pemerintah, negara punya sumber daya lebih besar untuk tidak tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi pasar.

Di periode itu dibangun banyak proyek industri padat modal seperti petrokimia, yang antara lain didorong oleh uang dari rejeki minyak. Ini bertentangan dengan economic inner logic karena kebijakan industri yang demikian tidak sejalan dengan teori keunggulan komparatif. Sebagai negara dengan banyak penduduk, keunggulan komparatif Indonesia adalah industri-industri padat karya.

Dan tujuan pembangunan lima tahun di periode awal adalah membangun industri yang menghasilkan barang jadi. ’Tanda tangan’ Mafia Berkeley tidak terlihat dalam orientasi kebijakan seperti ini. Widjojo tetap berusaha agar rejeki minyak bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satunya adalah program SD Inpres, yang menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur pendidikan dengan skala terbesar dalam sejarah pembangunan ekonomi negara-negara di dunia.

Liberalisasi tahap berikutnya baru bisa terjadi di awal dan pertengahan ‘80an. Itu pun karena dorongan keadaan: jatuhnya harga minyak. Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan penerimaan minyak untuk membiayai pembangunan. Maka pembangunan ekonomi sekarang harus bertumpu pada pelaku swasta (non-pemerintah). Caranya adalah mendorong ekspor non-migas, terutama dari sektor industri padat karya. Sumber pendanaan investasi dari dalam negeri juga harus didorong.

Di sini pun terlihat bahwa meski jatuhnya harga minyak memaksa negara untuk mengurangi dominasinya dalam kegiatan ekonomi, tetap ada batas-batas bagi gagasan liberalisasi untuk dijalankan. Liberalisasi ekonomi akan mengancam penerimaan rente yang selama ini dinikmati oleh kelompok kepentingan, terutama mereka yang dekat dengan kekuasaan. Dan Widjojo dkk., meski banyak orang mengira mereka begitu berkuasa, tetap tidak bisa menembus ruang-ruang ini.

Itulah mengapa liberalisasi di periode ‘80an terjadi di sektor keuangan dan perbankan (lewat kebijakan deregulasi yang dikenal dengan PAKTO dan PAKNO). Memang ada alasan objektif untuk meliberalisasi sektor keuangan. Iklim finansial yang represif tidak akan mendukung tujuan untuk mengembangkan industri dan meningkatkan ekspor non-migas.

Tapi ada juga alasan ekonomi-politik: pemain di sektor perbankan saat itu belum banyak. Tekanan dari para kroni dan kelompok kepentingan juga lebih kecil dibanding meliberalisasi, misalnya, terigu atau kelapa sawit. Deregulasi perbankan di periode ‘80an membuat krisis akibat jatuhnya harga minyak tahun ’82 bisa dilewati.

Bahkan setelah itu Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Widjojo sendiri sejak 1983 tidak lagi masuk di kabinet. Masih ada Subroto, Emil Salim, Ali Wardhana, JB Sumarlin, lalu Arifin Siregar, Radius Prawiro, Rahmat Saleh, lalu belakangan SB Joedono.

* * *

Kelompok kritik yang kedua mempermasalahkan dominasi kelompok teknokrat seperti Mafia Berkeley dalam kebijakan publik. Selain itu, banyak kebijakan yang diambil tidak transparan dan melalui sebuah perdebatan publik. Dengan kata lain, adanya Mafia Berkeley mencederai demokrasi. Saya bukan ahli politik, dan saya akui saya tidak punya cukup argumen akademis untuk membahas soal ini. Tapi ada dua tanggapan umum.

Pertama, soal transparansi pengambilan kebijakan. Saya kira, problemnya ada pada keseluruhan proses pengambilan kebijakan di era Suharto. Tidak salah jika dikatakan proses pengambilan kebijakan ekonomi saat itu tidak transparan. Demikian halnya kebijakan hukum, politik (ingat lima UU politik), sensor buku, media dan film, hingga berbagai keputusan terkait IPTN, mobil nasional dan sebagainya. Lalu apa yang membuat Mafia Berkeley dan kebijakan ekonomi jadi lebih tidak demokratis dibanding lainnya?

Kedua, soal dominasi Mafia Berkeley dalam kebijakan. Hal ini sesungguhnya masih sangat diperdebatkan. Benarkah Mafia Berkeley demikian berkuasanya menentukan arah kebijakan? Pada akhirnya Widjojo dkk. tetap hanya salah satu dari sejumlah ‘aktor’ yang berkompetisi atas pengaruh.

Bahkan dalam bidang ekonomi, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa peran Widjojo dkk. tetap terbatas. Meski menggunakan ekonomi sebagai fondasi untuk mendapatkan legitimasi, negara Orde Baru punya logika sendiri. Dan ini justru menunjukkan bahwa dominasi Widjojo dkk. dalam mempengaruhi kebijakan Suharto tidak sebesar dan sedominan yang banyak digambarkan.

Ada ruang-ruang dimana Widjojo dkk. tetap tidak bisa mempengaruhi Suharto. Contohnya adalah mismanajemen penggunaan penerimaan negara dari rejeki minyak tahun yang berujung pada krisis Pertamina tahun ‘70an. Uang yang berlimpah mendorong Pertamina melakukan ekspansi berlebihan ke kegiatan yang ada di luar bisnis intinya, seperti membangun hotel, perusahaan penerbangan dan sebagainya.

Pertamina saat itu adalah sebuah ‘negara di dalam negara’ yang dikuasai oleh klik di luar Mafia Berkeley. Contoh lain adalah proteksi terhadap industri terigu yang diberikan hingga bertahun-tahun adalah contoh lain. Pemegang monopoli terigu adalah kelompok usaha Salim yang dekat dengan Suharto.

Beberapa kali Widjojo dkk. meminta Suharto untuk menghapus monopoli terigu, karena konsumen yang kebanyakan penduduk miskin akan diuntungkan dengan harga terigu yang lebih murah. Tapi usaha ini selalu kandas, bahkan hingga era ’90an saat SB Joedono menjabat Menteri Perdagangan.

Peran kelompok Widjojo dkk. juga makin turun memasuki ‘90an, ketika percaturan politik-ekonomi juga berubah. Di sisi bisnis, liberalisasi membuat posisi kelompok pengusaha relatif terhadap penguasa makin besar.

Selain itu banyak juga kelompok-kelompok bisnis baru – termasuk putra-putri Suharto yang sudah beranjak dewasa – dengan kepentingan yang beragam. Dan seringkali kepentingan mereka tidak sejalan dengan gagasan liberalisasi ekonomi. Jadi ironis karena liberalisasi tahap awal memberi ruang buat swasta untuk lebih berperan. Tapi ketika mereka mendapat tempat, mereka melobi kekuasaan untuk mengurangi liberalisasi ekonomi.

Di sisi politik, pola patron-clientship makin kompleks dan dinamis. Banyak kelompok baru yang berkompetisi untuk mendapatkan akses ke Suharto. Termasuk kelompok teknolog yang mengusung ide tentang kebijakan ekonomi yang lebih ‘nasionalis’ (baca: inward-looking dan proteksionis).

Meski posisi kunci bidang ekonomi masih dipegang oleh Mafia Berkeley (dalam arti lebih luas), pengaruh mereka secara umum makin turun. Di saat yang sama, Suharto juga merasa perlu merangkul aliansi dengan kelompok teknolog serta Islam. Peran kapitalis kroni juga makin besar, terutama yang melibatkan putra-putri Suharto.

Hasilnya adalah periode ‘90an yang ambivalen. Liberalisasi ekonomi tetap berlanjut, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam WTO dan APEC serta sejumlah deregulasi investasi. Di saat yang sama kita juga melihat berbagai kebijakan yang proteksionis dan inward-looking seperti subsidi untuk IPTN yang diambil bukan hanya dari APBN tapi dari dana non-budgeter, tata niaga cengkeh dan jeruk (yang diberikan pada Tommy Suharto dan Tutut), serta proyek mobil nasional (lagi-lagi Tommy).

Bagian V: Penutup

Terlalu banyak yang bisa ditulis tentang Widjojo Nitisastro dan Mafia Berkeley. Tapi di bagian penutup ini saya hanya ingin mengangkat tiga hal.

Pertama, apakah keberadaan Mafia Berkeley dalam sejarah politik-ekonomi di Indonesia adalah sesuatu yang by design? Saya selalu punya masalah dengan pandangan serba konspiratif yang melihat bahwa segala sesuatu adalah hasil dari sebuah desain besar, dan semua individu adalah instrumen dari sebuah kepentingan. Tidak ada ruang bagi independensi individu dalam kerangka berpikir demikian. Tidakkah dunia jadi menjemukan kalau begitu?

Tentu kita tidak bisa menampik bahwa pemerintah AS punya kepentingan dengan membiayai sejumlah akademisi Indonesia untuk belajar di negeri mereka. Pemerintah Uni Soviet juga memberikan beasiswa untuk banyak pelajar Indonesia ke Moskow dan Jerman Timur di periode yang kurang lebih sama. Semua pihak di era perang dingin punya kepentingan, dan saling bertarung untuk merebut pengaruh di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Semata-mata demi argumen – jika benar Mafia Berkeley adalah bagian dari proyek AS di era perang dingin, mengapa AS berhasil, sementara Uni Soviet atau RRC gagal? Jika Sukarno begitu dicintai, mengapa ia tidak berhasil membuat seluruh rakyat berpihak padanya di sekitar 1966? Jika ide-ide besar komunisme (PKI) begitu menarik, kenapa itu tidak cukup? Jawaban yang saya ajukan adalah karena ide-ide besar itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang baik. Bahkan, cara Sukarno merealisasikan ide-ide besarnya membuat situasi ekonomi lebih buruk.

Dengan kata lain, Mafia Berkeley adalah salah satu dari beberapa multiple equilibrium. Benar, ada kepentingan di sana. Tapi kepentingan saja tidak akan cukup jika kondisi ekonomi dalam negeri saat itu masih cukup baik. Kepentingan dan krisis ekonomi saja tidak cukup jika Widjojo dkk. tidak punya visi, gagasan tentang perbaikan ekonomi serta kemampuan untuk menjalankan gagasan itu.

Kedua, seberapa besar dominasi Mafia Berkeley dalam menentukan keputusan akhir kebijakan ekonomi di Indonesia? Dari uraian di atas, saya menunjukkan bahwa Widjojo dkk. bukanlah kelompok teknokrat yang punya cek kosong atas semua kebijakan pemerintah. Dalam sejumlah hal, Widjojo dkk. memang bisa meyakinkan Suharto untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan gagasan mereka (lihat kisah waktu Widjojo meyakinkan Suharto untuk mendevaluasi Rupiah di tahun 1986, padahal setahun sebelumnya Suharto baru mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi devaluasi di bab 17). Tapi ada ruang-ruang dimana Suharto tidak mau menegosiasikan posisinya pada Widjojo dkk. Ketika ini terjadi, keputusan akhir tetap ada pada Suharto.

Dalam jargon akademis, ini menunjukkan bahwa hipotesis ’negara teknokratis’ dan ’negara komprador’ (Robison 1986) tidak sepenuhnya terbukti. Orde Baru lebih menunjukkan pola ’negara patrimonial’ (Anderson 1983), dimana Suharto memosisikan diri sebagai pusat kekuasaan. Di akhir ’80-an dan ’90an, lansekap politik-ekonomi menunjukkan pola ’pluralisme terbatas’ (Liddle 1991, senada dengan MacIntyre 1990 meski istilah pluralisme terbatas dicetuskan oleh Liddle).

Ketiga, bagaimana melihat relevansi model Mafia Berkeley dalam konteks sekarang?
Banyak yang berpendapat, kebijakan publik sebaiknya tidak diserahkan pada satu kelompok teknokrat. Saya tentu lebih suka jika pengambilan kebijkan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem ketimbang individu atau kelompok.

Tapi secara pribadi saya merasa Indonesia beruntung mendapatkan Widjojo dkk. di tahun 1967 yang membawa economic inner logic ke dalam kebijakan. Seperti halnya Indonesia beruntung mendapatkan ekonom-ekonom seperti Boediono, Sri Mulyani, Mari Pangestu, Armida Alisjahbana, juga Chatib Basri, Anggito Abimanyu, Moh. Ikshan atau Raden Pardede, yang menjaga economic inner logic di pemerintahan sekarang.

Di sisi lain, mereplikasi model Mafia Berkeley juga tidak mudah. Stok ekonom generasi sekarang datang dari universitas yang beragam. Bahkan yang punya latar belakang sama, misalnya lulusan FEUI (karena hanya itu yang bisa saya jadikan contoh), ada perspektif yang cukup plural dalam memandang kebijakan ekonomi seperti apa yang harus diambil, dan bagaimana. Ada lowest common denominator yang dipercaya bersama. Tapi lowest common denominator ini pun makin kecil.

Meski demikian, pengalaman Widjojo dkk. menunjukkan bahwa – sekali lagi – kesamaan visi, komitmen, chemistry serta trust di antara pembuat kebijakan adalah variabel penting dalam pengambilan kebijakan. Itu yang selalu saya ingat ketika istilah ‘Mafia Berkeley’ ada dalam benak saya. (SELESAI)

Tulisan ini pernah di muat di jakartabeat.net tahun 2010.

*Ari Perdana, biasa dipanggil Ape, adalah peneliti ekonomi CSIS Jakarta. Ia memperoleh gelar Master dari The Kennedy School of Government, Harvard University. Ape juga kontributor blog ekonomi Cafe Salemba.

http://www.jakartabeat.net

The dwindling popularity of the president and his party is eroding the government’s authority and undermining hopes of more reform

ACCORDING to a recent poll, Indonesians are the merriest people on earth: a mighty 51% of respondents on the sprawling archipelago told the Ipsos research firm that they are “very happy”. It is a fairly safe bet, though, that the president, Susilo Bambang Yudhoyono, was not one of them, nor were members of his ruling Democratic Party. Looking at their own plummeting poll ratings and rising political difficulties, they must feel almost as miserable as Hungarians and Russians, the gloomiest of the gloomy, according to Ipsos (see article for more on this poll).

After a thumping election victory in 2009, it was only natural that the president’s standing would slip. In recent months, however, it has taken a tumble. Having won 61% of the vote three years ago, Mr Yudhoyono was polling as low as 42% at the end of last year. In one survey, by the Jakarta office of the Centre for Strategic and International Studies, only 17.3% of Indonesians said they would vote for him in 2014 if a constitutional limit on two-term presidents did not prevent him from running again. The president’s party is also faring badly. Having won 21% of the vote in 2009, the Democratic Party (PD, after its initials in Indonesian*) saw its popularity slump to 13.7% in a recent poll, trailing behind its main rival, Golkar, on 15.5%. As a result, argues a senior PD legislator, Hayono Isman, the party now “faces the biggest challenge in its history”.

The corruption scandals stem largely from the arrest last year of the PD’s former treasurer, Muhammad Nazarruddin. He is now on trial for rigging construction tenders for last year’s South-East Asian games, hosted by Indonesia, to the tune of up to $365m. That is bad enough. Even more damaging, however, is his explanation in court that he was not doing this for personal gain, but to raise funds for the party’s political campaigns and expenses. And he has been naming names. The party chairman, Anas Urbaningrum, is now a suspect, as is Angelina Sondakh, an MP, former Miss Indonesia and the party’s deputy secretary-general. Two ministers are being questioned in court and the country’s anti-money laundering agency has said that there were at least 23 suspiciously large transactions between Mr Nazarruddin and “one or two” ministers.

Indonesians are used to reading about graft and embezzlement. Their country remains, unfortunately, one of the most corrupt in the world. But Mr Yudhoyono was elected mainly on a promise to fight corruption. And even though he himself is widely believed to be clean, the drip-drip of allegations from Mr Nazarruddin’s trial will implicate more people, further undermining the party’s standing and tarnishing the president’s reputation.

There is also a lot of frustration, even within the PD, over the way in which the president has handled the crisis. Despite demands that he force the party chairman to step down while investigations are going on, the president has done nothing. Instead, Mr Urbaningrum is staying put until he has a formal legal case to answer. To critics, this is merely dragging out the party’s public humiliation.

The president’s indecisiveness—timidity even—will further undermine his authority. It adds to the impression that Mr Yudhoyono, a former general, lacks the guile and single-mindedness to push through the reforms he says the country needs. If Indonesia is to continue to grow at its current lick of 6% or so a year, it must do more than export coal and buy smart-phones. It needs better roads and ports, less corruption, a better bureaucracy, and much else besides. Yet despite all the promises, too little has been done, often too late. And now even less will be.

Part of this failure is attributable to the intrinsic difficulty of governing Indonesia at all. With a population of 238m, the country has a highly decentralised political system, so pushing any federal reforms through is hard. Yet the failure can also be blamed on the president’s style of leadership. Despite his own impressive personal mandates from the electorate, as head of a six-party coalition he has always favoured achieving consensus and keeping everyone on board over effective government. Last year the president’s own Delivery Unit, part of the presidency charged with making sure that his wishes are carried out, reported that more than 50% of his policies and orders were ignored by ministers. Yet, in a subsequent reshuffle, most kept their ministries because of their political value.

Such a weak presidency has not only sapped the momentum for reform, it has also led to worrying nostalgia for a return to “stronger” or even authoritarian government, Suharto-style. One sign of this is the emergence of Prabowo Subianto as a possible successor in 2014. Another former general, he was accused of human-rights abuses as head of the special forces in East Timor in the mid-1990s and also as head of the army’s strategic reserve in Jakarta during the last days of Suharto. A Prabowo presidency would surely not be the sort of legacy that Mr Yudhoyono’s supporters had in mind.

* Clarification: Readers’ comments have reminded us that Indonesian is the name of the national language, in English. An earlier version of this article used the term bahasainstead. It was changed on March 8th 2012.

Sumber : http://www.economist.com/node/21548266

1. Sejarah

Sejarah Kerajaan Sriwijaya (Sriwijaya) bisa ditelusuri lewat beberapa hal, antara lain melalui prasasti maupun berita Cina (Tiongkok), Arab, dan Persia. Nama Sriwijaya sendiri dijumpai pertama kali dalam Prasasti Kota Kapurdari Pulau Bangka. Pada 1913, H. Kern mengidentifikasikan kata Sriwijaya sebagai nama seorang raja (Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1993:53).

George Coedes melengkapi hasil penelitian dari H Kern. Pada 1918 Coedes menggunakan sumber-sumber berupa prasasti dan berita Tiongkok untuk mengungkap sejarah Sriwijaya. Hasilnya, Coedes menyimpulkan bahwa nama Sriwijaya yang disebutkan dalam Prasasti Kota Kapur adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera Selatan dengan pusatnya di Palembang. Dalam berita Tiongkok, kerajaan ini disebut dengan She-li-fo-she. Pendapat ini sebenarnya pernah pula dikemukakan oleh Samuel Beal pada 1884. Beal mengemukakan bahwa She-li-fo-she adalah sebuah kerajaan yang terletak di pantai timur Sumatera Selatan, di tepi Sungai Musi, dekat Palembang (Marwati & Nugroho, 1993:53).

Muncul pula pendapat lain yang menyatakan bahwa letak Sriwijaya tidak berada di Palembang. Seperti dikutip dalam buku Sejarah Nasional Indonesia II (1993), pendapat ini antara lain berasal dari F.D.K. Bosch pada 1904 yang menyatakan hanya terdapat sedikit bukti arkeologis untuk menguatkan bahwa Palembang sebagai pusat kekuasaan Sriwijaya. Pendapat lainnya datang dari R.C. Majumdar yang menyatakan bahwa letak Sriwijaya harus dicari di Pulau Jawa. Sementara H.G. Quaritch Wales menempatkan Sriwijaya di Chaiya (Marwati & Nugroho, 1993:53). Drs. Sukmono serta Prof. Slamet Muljana meyakini bahwa letak Sriwijaya berada di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Jambi (Slamet Muljana, 2006:111 dan 117).

Terlepas dari munculnya beberapa perbedaan pendapat tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat umum yang diyakini sampai sekarang tetap menempatkan Palembang sebagai pusat kekuasaan Sriwijaya. Di luar perbedaan tersebut tampaknya ada satu kesamaan dari para ahli yang menyatakan bahwa Sriwijaya mulai berdiri sekitar abad ke-7. Pengambilan abad ke-7 sebagai masa awal berdirinya Sriwijaya didasarkan pada penemuan prasasti tertua peninggalan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti berangka tahun 604 Masehi ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang (Marwati & Nugroho, 1993:53).

Prasasti Kedukan Bukit

Sedikitnya ada 7 prasasti yang ditemukan sebagai bukti peninggalan dari Sriwijaya. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Kedukan Bukit (682 M), ditemukan di daerah Kedukan Bukit, di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang; Prasasti Talang Tuo (24 Maret 684) yang ditemukan oleh Residen Wetenenk di daerah Talang Tuo, sebelah barat Kota Palembang sekarang pada 1920; Telaga Batu  yang ditemukan di Telaga Batu, dekat Palembang; Prasasti Kota Kapur (28 April 686), ditemukan di dekat Sungai Menduk di Pulau Bangka bagian barat;Prasasti Karang Brahi, ditemukan di oleh L.M. Berkhout pada 1904 di daerah Karang Brahi, di tepi Sungai Merangin, cabang Sungai Batanghari di Jambi Hulu; Prasasti Palas Pasemah, ditemukan pada 1958 di tepi Sungai Pisang, anak Sungai Sekapung, Lampung Selatan (Marwati & Nugroho, 1993:53-59). Sedangkan satu prasasti lainnya dinamakan dengan Prasasti Ligor (774 M) yang ditemukan di pantai timur Muangthai (Thailand) Selatan (Slamet, 1981:82).

Selain prasasti, sumber tertulis tentang Sriwijaja juga didapatkan melalui berita Arab maupun Persia. Menurut Marwati & Nugroho (1993), berita Arab yang pertama berasal dari Ibn Hordadzbeh dari tahun 844-848 M yang mengatakan bahwa Raja Zabag (Sriwijaya) disebut maharaja yang kekuasaannya meliputi pulau-pulau di lautan timur. Hasil negerinya berupa kapur barus dan gajah banyak terdapat di sana. Ibn Roteh (903 M) mengatakan bahwa Maharaja Zabag merupakan raja terkaya dibandingkan dengan raja-raja di India. Ibn Zayd (916 M) menyatakan bahwa Raja Zabag setiap hari melemparkan segumpal emas ke dalam danau di dekat istana. Danau ini berhubungan dengan laut sehingga airnya payau. Raja Zabag menguasai banyak pulau antar lain Sribuza, Kalah, dan Rami. Hasil bumi dari Zabag meliputi kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu hitam, kayu sapan, dan rempah-rempah. Mas`udi, seorang  ahli geografi pada 955 M menyatakan bahwa Zabag memiliki rakyat yang banyak, tentaranya tak terhitung jumlahnya, meskipun dengan perahu tercepat orang tidak akan dapat mengelilingi pulau taklukan Zabag dalam tempo 2 tahun. Maharaja Zabag memiliki banyak minyak wangi dan bahan–bahan yang berbau harum lebih banyak daripada raja lainnya. Pelayaran dari Siraf dan Oman dikuasai raja ini, di Kalah dan Sribuza ada tambang emas dan timah (Marwati dan Nugroho, 1993 :67-68).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa mulai abad ke-7, Sriwijaya telah melakukan penaklukan untuk berperan sebagai negara maritim. Penguasaan jalur perdagangan dan melimpahnya komoditas perdagangan di daerah yang dikuasai Sriwijaya, membuat kerajaan ini menjadi sebuah emporium (pusat perdagangan) selama berabad-abad. Pedagang dari berbagai negara singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk melakukan transaksi dagang. Sriwijaya juga memungut bea cukai bagi setiap kapal yang singgah di pelabuhannya. Hal inilah yang menjadi tambang uang bagi Sriwijaya, di samping transaksi barang dagangan.

Sebagai negara induk, setiap tahun Sriwijaya menerima upeti dari negara-negara bawahan berupa hasil bumi, perak, dan emas atau barang lainnya dengan jumlah yang telah ditentukan (Slamet, 1981:81). Dikatakan oleh I-Tsing, seorang pendeta Buddha yang 2 kali menetap di Sriwijaya, bahwa pada akhir abad ke-7 negara Sriwijaya sangat makmur. Dikatakan bahwa rakyat memberikan sesaji bunga teratai emas kepada arca Buddha; dalam upacara agama tampak perabotan dan arca-arca serba emas. Rakyat dari segala lapisan berlomba memberikan sedekah kepada para pendeta (Slamet, 1981:81).

Selain berfungsi sebagai emporium, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat agama Buddha di tanah Melayu. Raja-raja Sriwijaya dikenal sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat, seperti dapat dilihat dalam Prasasti Nalanda dan berita Tiongkok (Marwati & Nugroho, 1993 :75-76).

Menurut Marwati & Nugroho (1993) , sampai abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya masih merupakan pusat pengajaran agama Buddha yang bertaraf internasional. Pada masa pemerintahan Raja Sri Cudamaniwarmadewa (abad ke-11), seorang pendeta Buddha bernama Dharmakrti menyusun kritik tentang sebuah kitab ajaran agama Buddhabernama Abhisamayalandara. Kemudian pada 1011-1023 M, seorang biksu dari Tibet bernama Atisa, datang ke Sriwijaya untuk belajar agama kepada Dharmakrti. Sedangkan dari berita Tiongkok, diperoleh keterangan bahwa pada 1003 M, Raja Sri Cudamaniwarmadewa mengirimkan dua utusan ke Tiongkok untuk membawa upeti. Mereka mengatakan bahwa di negaranya didirikan sebuah bangunan suci agama Buddha untuk memuja agar kaisar panjang umur. Mereka memohon agar kaisar memberikan nama dan genta. Bangunan suci itu kemudian diberi nama Cheng-thien-wa-shou (Marwati & Nugroho, 1993:68-69).

Kejayaan Sriwijaya akhirnya mulai surut karena terjadi beberapa kali penyerangan (perang) yang dilakukan oleh Kerajaan Cola dan pasukan dari Jawa. Kerajaan Cola melakukan 3 kali penyerangan terhadap Sriwijaya, yaitu pada 1017 M yang dipimpin oleh Rajendracoladewa, 1025 M, dan 1068 M yang dipimpin oleh Wirajayendra (Marwati & Nugroho, 1993:69-70). Penyerangan yag dilakukan oleh Kerajaan Cola pada abad ke-11 ternyata menggoyahkan Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar di tanah Melayu saat itu. Hal ini terbukti pada serangan kedua (1025 M), raja Sriwijaya yang memerintah saat itu, yaitu Sri Sangramawijayottunggawarman dapat ditawan oleh tentara dari Kerajaan Cola (Marwati & Nugroho, 1993:69).

Penyebab penyerangan Kerajaan Cola terhadap Sriwijaya, sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Padahal sebelumnya telah terjadi hubungan yang erat antara Sriwijaya dengan Kerajaan Cola, sebagaimana hubungan segitiga antara Sriwijaya-Tiongkok-India. Menurut Marwati & Nugroho (1993), tersurat sebuah prasasti raja Dewapaladewa dari Benggala yang dibuat pada akhir abad ke-9 yang menyebutkan sebuah biara yang dibuat atas perintah Balaputradewa, maharaja dari Suwarnadwipa. Prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Nalanda. Sebuah prasasti Raja Cola lainnya, yaitu prasasti dari Rajaraja I di India Selatan menyebutkan bahwa Marawijayotunggawarman, raja dari Kataha dan Sriwisaya telah memberikan hadiah sebuah desa untuk diabdikan kepada sang Buddha yang dihormati di dalam Cudamanivarmavihara, yang telah didirikan oleh ayahnya di kota Nagipattana (Negapatam sekarang) (Marwati & Nugroho, 1993:74-75).

Menurut Paul Michel Munoz (2006), antara tahun 1079–1088 M, orang Tionghoa mencatat bahwa Sriwijaya mengirimkan duta besar dari Jambi dan Palembang. Tahun 1082 M dan 1088 M, Jambi mengirimkan lebih dari dua duta besar ke Tiongkok. Pada periode inilah pusat Sriwijaya telah bergeser secara bertahap dari Palembang ke Jambi. Ekspedisi Cola telah melemahkan Palembang, dan Jambi telah menggantikannya sebagai pusat kerajaan (Munoz, 2006:165-167).

Meskipun sempat bangkit kembali menjadi kerajaan yang kuat pada abad ke-13, akan tetapi menurut sejarah Dinasti Ming, dikatakan bahwa Sriwijaya pada 1376 M telah ditaklukkan oleh Jawa (Marwati & Nugroho, 1993:71). Penaklukkan dari Jawa diwakili oleh Kerajaan Kediri melalui Ekspedisi Pamalayu pada 1275 (M.D. Mansoer, et.al., 1970:51). Ekspedisi Pamalayu merupakan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan Melayu dengan pusat Kerajaan Darmasraya di Jambi, Swarnnabhumi (Sumatera).

Setelah Sriwijaya yang telah bergeser dari Palembang ke Jambi dapat ditaklukkan, kerajaan dari Jawa tersebut justru mengalami masa keruntuhan dan tidak dapat mengawasi daerah taklukannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sejumlah gerombolan bajak laut untuk menguasai perairan di daerah taklukan Sriwijaya di bawah pimpinan Liang-tau-ming, sedangkan daerah Palembang dikuasai oleh bajak laut Ch`en-Tsu-yi (Marwati & Nugroho, 1993:71). Dengan dikuasainya perairan oleh bajak laut, maka mulai saat itulah Kerajaan Sriwijaya dikatakan telah runtuh.

Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ternyata berdampak sangat luas karena selama berabad-abad fungsi emporium telah diperankan oleh Sriwijaya. Fungsi ini mulai hilang seiring dengan merosotnya pengaruh kekuasaan Sriwijaya pada awal abad ke-13. Hilangnya Sriwijaya sebagai emporium di nusantara berakibat pada mulai terpencarnya pusat-pusat perdagangan di nusantara, antara lain berpusat di Pidie dan Samudera Pasai (Sartono Kartodirdjo, 1999:4).

2. Silsilah

Silsilah raja-raja di Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini belum ditemukan secara utuh. Beberapa data yang dihimpun merupakan fragmen yang dirangkai menurut alur waktu dari abad ke-7 sampai menjelang runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Beberapa sumber yang dipakai dalam penulisan ini diambil dari Paul Michel Munoz (2006:175); Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (1993); dan Slamet Muljana (1981). Silsilah raja-raja di Sriwijaya sebagai berikut:

1. Dapunta Hyang Sri Jayanaga (683 M). Selama masa pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang Sri Jayanaga telah menuliskan Prasasti Kedukan Bukit (683 M), Talang Tuo (684 M), dan Kota Kapur. Selain itu,Dapunta Hyang Sri Jayanaga juga menaklukkan Kerajaan Melayu dan Tarumanegara.
2. Indravarman (702 M). Selama masa kepemimpinan Indravarman, dikirim utusan ke Tiongkok pada 702-716 M,dan 724 M.
3. Rudra Vikraman atau Lieou-t`eng-wei-kong (728 M). Selama masa kepemimpinan Rudra Vikraman, dikirim utusan ke Tiongkok pada 728-748 M.
4. Dharmasetu (790 M).
5. Wisnu (795 M) dengan gelar Sarwarimadawimathana yang artinya  “pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa “ (775 M). Selama kepemimpinannya, Raja Wisnu memulai pembangunan Candi Borobudur pada 770 M dan menaklukkan Kamboja Selatan.
6. Samaratungga (792 M). Selama kepemimpinan Raja Samaratungga, Sriwijaya kehilangan daerah taklukannya di Kamboja Selatan pada 802 M.
7. Balaputra Sri Kaluhunan (Balaputradewa) (835 M). Raja ini memerintahkan pembuatan biara untuk Kerajaan Cola di India dengan meninggalkan Prasasti Nalanda.
8. Sri Udayadityawarman (960 M). Selama kepemimpinannya,  Raja Sri Udayadityawarman mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 960 M.
9. Sri Wuja atau Sri Udayadityan (961 M). Selama kepemimpinannya, Raja Sri Udayadityan mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 961-962 M.
10. Hsiae-she (980 M). Selama kepemimpinannya, Raja Hsiae-she mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 980-983 M.
11. Sri Cudamaniwarmadewa (988 M). Saat beliau memerintah, terjadi penyerangan dari Jawa.
12. Sri Marawijayottunggawarman (1008 M). Selama kepemimpinannya, Raja Sri Marawijayottunggawarman mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1008 M.
13. Sumatrabhumi (1017 M). Selama kepemimpinannya, Raja Sumatrabhumi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1017 M.
14. Sri Sanggramawijayottunggawarman (1025). Selama kepemimpinan Raja Sri Sanggramawijayottunggawarman, Sriwijaya dapat dikalahkan oleh Kerajaan Cola dan sang raja sempat ditawan.
15. Sri Deva (1028 M). Selama kepemimpinannya, Raja Sri Deva mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1028 M.
16. Dharmavira (1064 M).
17. Sri Maharaja (1156 M). Selama kepemimpinannya, Raja Sri Maharaja mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1156 M.
18. Trailokaraja Maulibhusana Varmadeva (1178 M). Selama kepemimpinannya, Raja Trailokaraja Maulibhusana Varmadeva mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1178 M.
19. Pada tahun 1402, Parameswara, pangeran terakhir Sriwijaya mendirikan Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaysia.

3. Sistem Pemerintahan

Sebagai kerajaan maritim, wilayah Sriwijaya ternyata membutuhkan pengawasan yang ekstra karena luasnya kekuasaan kerajaan ini. Untuk menjaga eksistensi kekuasaan, Raja Sriwijaya menerapkan beberapa kebijakan, misalnya saja dalam beberapa prasasti dituliskan tentang kutukan bagi siapa saja yang tidak taat pada raja, seperti dalam Prasasti Telaga Batu dan Kota Kapur. Fungsi ancaman (kutukan) ini semata-mata untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja terhadap daerah taklukannya (Marwati & Nugroho, 1993:71). Selain kutukan, terdapat pula prasasti yang menjanjikan hadiah berupa kebahagiaan terhadap siapa saja yang tunduk terhadap Sriwijaya, seperti yang tertulis pada Prasasti Kota Kapur.

Prasasti Telaga Batu

Selain berisi kutukan, Prasasti Telaga Batu juga memuat tentang penyusunan ketatanegaraan Sriwijaya, seperti misalnya yuvaraja (putra mahkota), pratiyuvaraja (putra raja kedua), rajakumara (putra raja ketiga), rajaputra(putra raja keempat), bhupati (bupati), senapati (pemimpin pasukan), nayaka, pratyaya, haji pratyaya (orang kepercayaan raja?), dandanayaka (hakim), tuha an vatak vuruh (pengawas kelompok pekerja), addhyaksi nijavarna, vasikarana (pembuat pisau), kayastha (juru tulis), sthapaka (pemahat), puhavam (nakhoda kapal),vaniyaga, pratisara, marsi haji, hulunhaji (saudagar, pemimpin, tukang cuci, budak raja), datu, dan kadatuan(Marwati & Nugroho, 1993:57).

Secara struktural, Raja Sriwijaya memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaan (taklukan). Di beberapa daerah taklukan ditempatkan pula wakil raja sebagai penguasa daerah. Wakil raja ini biasanya masih keturunan dari raja yang memimpin. Maka masuk akal jika dijumpai pula prasasti yang berisi kutukan untuk anggota keluarga kerajaan. Maksud dari kutukan ini adalah untuk menunjukkan sikap keras dari raja yang berkuasa, sekaligus suatu sikap dari raja yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar pada penguasa daerah (Marwati & Nugroho, 1993:72). Sikap semacam ini sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja sebagai penguasa tertinggi di Sriwijaya. Sikap ini juga sekaligus dilakukan untuk meredam upaya kudeta yang mungkin terjadi pada penguasa daerah, meskipun para penguasa tersebut masih keluarga ataupun keturunan raja.

Kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Sebagimana disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit, Dapunta Hyang Sri Jayanaga memimpin pasukan sebanyak 20.000 tentara untuk menaklukkan daerahMa-ta-dja (?), yaitu sebuah daerah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ahli, di antaranya Coedes dan N.J. Krom (Slamet, 2006:137).  Jumlah 20.000 tentara pada abad ke-7 tentu saja akan bertambah berkali lipat ketika Sriwijaya sanggup meluaskan daerah taklukkan sampai ke Asia Tenggara. Kontrol wilayah juga bisa dilakukan dengan pengerahan pasukan apabila diketahui ada penguasa wilayah yang tidak tunduk terhadap Raja Sriwijaya.

Di sisi lain, Sriwijaya juga mengadakan hubungan diplomasi dengan Tiongkok, India, dan Cola. Seperti dikutip dalam buku Sriwijaya (1996), hubungan diplomasi dengan jalan pengutusan antara Sriwijaya dengan Tiongkok pertama kali terjadi pada 713 M dan 714 M. Pengiriman utusan selanjutnya dilakukan pada 960 M, 962 M, 980 M, dan 983 M. Pada 992 M datang kabar dari Kanton bahwa Sriwijaya sedang diserang tentara dari Jawa. Utusan yang telah terlanjur berada di Tiongkok kemudian berangkat ke Campa akan tetapi keberangkatan ke Sriwijaya dari Campa terpaksa dibatalkan karena peperangan kembali berkobar di Sriwijaya. Atas terjadinya peperangan ini, utusan Sriwijaya akhirnya kembali ke Tiongkok dan meminta kepada Kaisar Tiongkok untuk menyatakan bahwa Sriwijaya berada dibawah perlindungan Tiongkok. Utusan kembali dikirimkan oleh Sriwijaya pada 1003 (Slamet, 1996 :271-272).

Pada 1008 Raja Se-li-ma-la-pi (Sri Marawi, yaitu Marawijaya) mengirimkan tiga utusan untuk mempersembahkan upeti kepada kaisar Tiongkok (Slamet, 1996:272). Beberapa uraian di atas menjelaskan bahwa telah terjadi hubungan segitiga antara Sriwijaya-Tiongkok-India  (yang diwakili oleh Marawijaya). Hubungan ini semata-mata dilakukan oleh Sriwijaya karena usaha penggalangan kekuatan dalam menghadapi serangan dari luar, misalnya saja ketika Sriwijaya mendapat serangan dari Jawa pada 992 M.

4. Wilayah Kekuasaan

Menurut Slamet Muljana, alasan perluasan wilayah bagi Sriwijaya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Slamet, 1981:68). Maka berdasarkan alasan ini, dimulailah politik perluasan wilayah oleh Sriwijaya yang mula-mula menaklukkan Bangka kemudian Kerajaan Melayu di Jambi untuk mengambil alih peran sebagai penguasa lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Penguasaan atas Bangka dan Kerajaan Melayu terjadi antara tahun 672-682 M atau akhir abad ke-7 (Slamet, 1981:67).

Menurut Slamet Muljana (1981), pada 682 M Sriwijaya meluaskan kekuasaan dengan menaklukkan daerah Minanga Tamwan, yaitu sebuah daerah di sebelah barat laut Melayu. Penaklukkan terhadap Minanga Tamwan ini ditulis dalam Prasasti Kedukan Bukit. Setelah menundukkan Minanga Tamwan, perluasan kekuasaan selanjutnya mengarah ke utara menuju pantai barat Semenanjung untuk menaklukkan Kedah yang dilakukan kira-kira antara tahun 685-688 M. Setelah berhasil menaklukkan Kedah, Sriwijaya kemudian berhasil menaklukkan Kerajaan Tulang Bawang yang terletak di Muara Sungai Tulang Bawang, Lampung. Penaklukkan ini tertulis dalam Prasasti Palas Pasemah. Pada 686 M kekuatan militer Sriwijaya melakukan ekspedisi penaklukan ke Jawa. Ekspedisi ini sukses menaklukkan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Penaklukan terhadap Tarumanegara tertulis dalam Prasasti Kota Kapur. Pada abad ke-8, Sriwijaya menaklukkan daerah Ligor yang terletak di pantai timur Semenanjung (Slamet, 1981:69, 74-75, dan 79).

Prasasti Palas Pasemah

Dimulai dari abad ke-7 sampai 12, wilayah kekuasaan Sriwijaya telah membentang dari Sumatera sampai ke Asia Tenggara. Menurut Jainal D. Rasul (2003), disebutkan bahwa pada abad ke-12, wilayah imperium Sriwijaya telah meliputi Sumatera, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Filipina. Kekuasaan yang sangat besar ini menempatkan Sriwijaya sebagai sebuah imperium yang hebat sampai abad ke-13 (Jainal D. Rasul, 2003:77).

Sedangkan dalam berita Tiongkok yang ditulis oleh Chau Ju-Kua dalam Marwati & Nugroho  (1993), disebutkan bahwa pada permulaan abad ke-13, Sriwijaya telah memiliki sedikitnya 15 daerah taklukan. Daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya tersebut adalah: Pang-fang (Pahang), Teng-ya-nung (Trengganu), Ling-ya-si-kia (Langkasuka), Ki-lan-tan (Kelantan), Fo-lo-an (Kuala Berang), Ji-lo-ting (?), Cheng-mai (?), Pa-t`a (?), Tan-ma-ling (Tambralingga), Kia-lo-hi (Grahi), Pa-lin-fong (Palembang), Sun-to (Sunda), Kien-pi (Kampe), Lan-wu-li (Lamuri), dan Si-lan (Ceylon) (Marwati & Nugroho, 1993:70).

5. Kehidupan Sosial-Budaya

Selama beberapa abad, Kerajaan Sriwijaya menempatkan diri sebagai pusat perdagangan dengan mendirikan pelabuhan, menjadi pusat kekuasaan di pantai Sumatera Timur, dan menguasai jalur pelayaran (Sartono, 1999:2). Menurut M.A.P. Melink-Roelofz (1962:14) dalam Sartono (1999), masa keemasan kekuasaan Sriwijaya di bidang kemaritiman, khususnya perdagangan bahkan sampai meliputi sebagian dari Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatera Utara, dan Selat Sunda. Komoditas perdagangan kala itu adalah tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga (misalnya kayu gaharu), rempah-rempah, gading, kain katun, perak, emas, sutera, gula, dan sebagainya (Sartono, 1999:2). Ramainya pelabuhan yang ada di wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, bisa dilihat dari datangnya banyak pedagang yang berasal dari mancanegara, seperti Persia, Arab, India, dan Tiongkok.

Selain pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga berfungsi sebagai pusat pengembangan agama Buddha di nusantara. Beberapa pendeta Buddha sengaja datang ke kerajaan ini untuk menggali ajaran Buddha. Mereka antara lain, I-Tsing dan Sakyakirti dengan kitab suci karangannya, Hastadandasastra yang kemudian pada 717 M diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa oleh I-Tsing.

I-Tsing, seorang pendeta Buddha, sekitar tahun 672 M melakukan perjalanan dari Kanton menuju India dan singgah di She-li-fo-she (Sriwijaya) selama 6 bulan untuk belajar sabdavidya atau tata bahasa Sanskerta. Dalam pengamatan I-Tsing yang kemudian ditulis dalam berita Tiongkok, saat itu di Sriwijaya terdapat sekitar 1.000 orang pendeta yang menguasai pengetahuan agama seperti halnya di Madhyadesa (India). Ditambahkan pula oleh I-Tsing, bagi para pendeta Tiongkok yang akan belajar kitab Buddha yang asli di Nalanda (India), sebaiknya belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 2 tahun, setelah itu baru pergi ke India (Marwati & Nugroho, 1993:76 dan 81).

Untuk kedua kalinya I-Tsing datang ke Sriwijaya pada 689 M (Slamet, 2006:47). Selama 7 tahun, I-Tsing menetap di Sriwijaya dan menulis dua karya, yaitu T`ang si-yu-ku-fa-kao-seng-chuan dan Nan-hai-chi-kuei-nei-fa-chuan (Slamet, 1981:67). Pada 1894, T`ang si-yu-ku-fa-kao-seng-chuan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Adouard Chavannes dengan judul Voyages des pelerins bouddistes, les religieux eminents qui allerent chercher la loi dans les pay d`occident, Memoire compose a l`epoque de la grande dynastie T`ang par I-tsing (Slamet, 1981:67). Sedangkan karya I-Tsing yang berjudul Nan-hai-chi-kuei-nei-fa-chuan, diterjemahkan oleh oleh J. Takakusu pada 1896 dengan judul A Record of the Buddisht religion as practised in India and theMalay Archipelago (Slamet, 1981:67).

(Tunggul Tauladan/02/10-2009).

Referensi

M.D. Mansoer et.al. 1970. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara.

Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia II. Cetakan ke-4.Jakarta: Balai Pustaka.

Sartono Kartodirdjo. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Slamet Muljana. 1981. Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi. Jakarta: Idayu.

____________. 2006. Sriwijaya. Cetakan ke-II. Yogyakarta: LkiS.

Artikel di Internet

Paul Michel Munoz. 2006. Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet “Kerajaan Sriwijaya,” tersedia di http://id.wikipedia.org/. Diakses pada 20 Oktober 2009.

Jainal D. Rasul. 2003. Agonies and Dreams: The Filipino Muslims and Other Minorities dalam http://id.wikipedia.org/

Sumber Foto

• Slamet Muljana. 1981. Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi. Jakarta: Idayu.
• http://id.wikipedia.org/
• http://melayuonline.com/

Sesudah Singhasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290 , Singhasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah  tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan , penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok . Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi [9] ke
Singhasari yang menuntut upeti . Kertanagara , penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. [9] [10] Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.  Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri , sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja , Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya , menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik . Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit , yang namanya diambil dari buah maja , dan rasa “pahit” dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di teritori asing. [11] [12] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka harus terpaksa menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana . Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe , Sora , dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir ( Kuti ), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. [12] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Anak dan penerus Wijaya, Jayanegara , adalah penguasa yang jahat dan amoral. Ia digelari Kala Gemet , yang berarti “penjahat lemah”. Pada tahun 1328 , Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di daerah tersebut. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk . Kejayaan Majapahit Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 .

Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada . Di bawah perintah Gajah Mada ( 1313-1364) , Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 , beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang , [2] menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya . Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII- XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra , semenanjung Malaya , Borneo , Sulawesi , kepulauan Nusa Tenggara , Maluku , Papua , dan sebagian kepulauan Filipina [13] . Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah- daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja [14] . Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa , Kamboja , Siam , Birma bagian selatan, dan Vietnam , dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok . [14] [2] Jatuhnya Majapahit Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14 , kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Tampaknya terjadi perang saudara ( Perang Paregreg ) pada tahun 1405-1406 , antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Demikian pula telah terjadi pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450- an, dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468 [ 7] . Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi . Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 , yaitu tahun 1400 Saka , atau 1478 Masehi . Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi , raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana [15] . Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara . Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 , pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam , yaitu Kesultanan Malaka , mulai muncul di bagian barat Nusantara [16] . Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis ( Tome Pires ), dan Italia ( Pigafetta ) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus , penguasa dari Kesultanan Demak , antara tahun 1518 dan 1521 M [15] .

Sumber: http://id.shvoong.com/books/mythology-ancient-literature/1946472-sejarah-berdirinya-kerajaan-majapahit/#ixzz1pvuOoa14

Kegelisahan yang sangat mengganggu benak saya akhir-akhir ini adalah soal mengapa bangsa ini masih lambat untuk meraih kemajuan? Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, seharusnya Indonesia melesat masuk sebagai negara maju dunia.

Proses dan pengalaman yang dilalui dalam melakukan kegiatan sosial dan bisnis selama ini untuk sementara dapat menyimpulkan bahwa, salah satu penyebabnya karena sesama anak bangsa, satu sama lain kurang saling mendukung. Kecenderungannya senang saling menjatuhkan. Sepertinya kurang senang melihat kawan yang maju berkembang. Kadang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kawan.

Ironis, namun demikianlah faktanya. Ini terjadi utamanya dalam persaingan bisnis, apalagi politik.

Persaingan adalah sesuatu yang alamiah. Aturan bersama berupa hukum dan etika lah yang menjaga agar persaingan itu berjalan sehat dan terkendali. Jika tidak, hukum rimba terjadi, yang kuat yang menang, si lemah selamanya akan kalah. Karena itu, saya begitu fokus kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Karena si lemah harus dibela dan diberdayakan agar mampu berdaya saing, naik kelas dan setelah besar kembali ikut memberdayakan si lemah. Bingkai sinergi ini lah yang saya sebut sebagai proses transformasi dengan semangat kebersamaan demi kesetaraan.

Persaingan sehat mengandaikan sikap mental juara. Sikap mental juara dicirikan dengan kesanggupan untuk siap menang dan siap pula kalah. Pemenang tidak jumawa, yang kalah tidak merasa dikalahkan secara tidak fair. Persaingan sehat hanya ada dalam sistem yang sehat.

Bangsa ini harus membuat sistem yang sehat. Perangkat hukum dan etika bangsa ini sudah cukup untuk membangun sistem persaingan yang sehat. Kini yang dibutuhkan adalah penanaman nilai dan pelaksanaannya.

Persaingan sehat disebut perlombaan dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan sangat dianjurkan. Sementara, persaingan tidak sehat sangat dilarang, apalagi jika kebencian ada di dalamnya. Kebencian dan keinginan untuk menjatuhkan kawan itu digambarkan akan memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Karena itu, janganlah gunakan segala cara untuk menjatuhkan kawan. Gunakanlah etika dan koridor hukum, sehingga semuanya dapat dinegosiasikan dan dicari jalan terbaiknya. Membabibuta penuh amarah hanya akan melahirkan situasi kalah.

Dari sisi ekonomi, persaingan usaha adalah fitrah natural modernisasi ekonomi. Namun sekali lagi, sejauh persaingan diatur dengan baik, akan melahirkan keadilan. Semua orang akan mendapatkan hak dari apa yang diperjuangkan dan kemampuannya masing-masing. Mereka yang berusaha lebih keras dan mampu mendapatkan lebih besar tentu berhak mendapatkan yang lebih banyak. Sementara yang berusaha alakadar dengan kemampuan biasa-biasa saja akan mendapatkan hak yang biasa saja.

Persaingan sehat dan sinergi indah tergambar seperti dalam permainan sepakbola tiki taka. Selain kekuatan individu, dalam tiki taka, keindahan permainan ditentukan oleh kerjasama tim yang sangat baik.

Karena itu, sinergi adalah harga mati jika kita ingin melakukan akselerasi dalam mencapai kemajuan. Mari berkolaborasi dan bangun kebersamaan dengan kesetaraan. Karena itu lah kunci bangsa ini menuju kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Salam: Sandiaga S Uno

Indonesia butuh pejuang, bukan pecundang. Ia butuh anak muda cemerlang yang tulus mengabdi!

Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan sahabat saya yang saat ini menjalani studi perminyakan di salah satu universitas di Indonesia. Sahabat tersebut lumayan dekat dengan saya karena berbagai aktivitas yang kami jalani bersama. Tulisan ini mungkin dapat diartikan sebagai kritisi bagi opininya, namun saya sebagai sahabat memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan apabila ia, menurut saya, memiliki pandangan yang kurang tepat.

Perbincangan dimulai dengan topik bagaimana saya dan dia akan melanjutkan karir setelah lulus kuliah. Saya memulai berbagi, bahwa setelah lulus dari HI UGM saya ingin bekerja di sektor-sektor pemerintahan, seperti di Kantor Staff Khusus Presiden RI atau di Bank Indonesia. Setelah itu saya berkomitmen melanjutkan studi S2 mengambil joint program Harvard Business School untuk Master of Business Administration dan Harvard Kennedy School untuk Master of Public Policy (semoga tercapai, amiiieeen:)).

Harapannya ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapat, mampu saya bagi dan sumbangkan untuk mengambil bagian dalam membantu memperbaiki serta membangun Indonesia dengan bekerja di pemerintahan. Karena saya berpikir, ketika saya terlahir dan dibesarkan di Indonesia, saya memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi mentransformasi Indonesia menjadi lebih baik. Dan menurut saya di pemerintahan-lah cara yang paling tepat, karena kita masuk dalam sistem.

Kemudian teman saya mulai berbagi, ia mengatakan bahwa setelah lulus kuliah di perminyakan ia ingin bekerja di perusahaan minyak milik asing. Sampai sini, saya sama sekali tidak bermasalah karena itu adalah hak dia bekerja pada sektor privat di perusahaan milik asing. Selanjutnya saya tanya, “Kenapa milih perusahaan asing?” Dia melanjutkan bahwa di perusahaan asing ia akan mendapatkan gaji yang besar dan bisa cepat kaya. Sampai sini, saya juga tidak bermasalah, masih argumen standar bagi teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan asing.

Namun saya mulai bermasalah dengan alasan-alasan selanjutnya ketika memperbandingkan perusahaan asing dengan pertamina. Ia berkata bahwa tidak ada minat sama sekali untuk bekerja di Pertamina. Dia pesimis bahwa ia akan termanfaatkan potensi maksimalnya di sini, ia tidak percaya Pertamina dapat memberikan yang terbaik untuknya. Baginya perusahaan yang baik itu ketika perusahaan tempat ia bekerja sudah sangat mapan sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan. Di pertamina hal ini tidak mungkin, atau setidaknya tidak mendapat keuntungan sebanyak yang didapat di perusahaan asing.

Saya bertanya, “Mengapa kamu tidak masuk Pertamina saja dan membantu reformasi Pertamina agar lebih mapan?” Ia menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena Pertamina sudah terlanjur kecil dan daripada berpikir serta bekerja keras mereformasi, lebih baik bekerja yang pasti-pasti aja di perusahaan dengan reward yang jauh lebih besar dari pada di Pertamina. Tampaknya ia sangat bangga dan fanatik dengan bekerja di perusahaan asing. Saya mengakhiri percakapan di sini. Saya mencoba memahami apa yang ia katakan dan kemudian berkontemplasi. Saya menyimpulkan bahwa argumen dia cacat secara logika dan secara moral. Saya membenci pola pikir yang demikian: pesimis terhadap perubahan di sektor yang dikelola pemerintah dan merasa lebih bangga apabila bekerja di perusahaan asing.

Menurut saya perubahan itu sangat mungkin, bahkan dari nadir terendah atau minus sekalipun–termasuk di sektor-sektor yang dikelola pemerintah. Memang sangat sulit dan sangat menantang, makanya perubahan di Indonesia membutuhkan anak-anak muda cemerlang yang bersatu, bergerak, dan menyelesaikannya bersama. Bukan malah karena sulit terus minder, menjadi pecundang pergi ke rumah tetangga dan menjadi pembantu di sana karena rumah serta perabotannya lebih bagus.  Padahal di rumah sendiri sedang ada rekonstruksi besar-besaran yang membutuhkan anak-anak berkomitmen dan handal sehingga bisa membantu dan mempercepat.

Emile Durkheim pernah bertutur untuk melakukan perubahan, kita membutuhkan usaha kolektif. Perubahan itu dimulai dengan beberapa orang yang berkomitmen, kemudian menginspirasi dan mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama. Mereka bersama berupaya menciptakan tren yang positif, sehingga semakin banyak teman yang terlibat mengagendakan serta mengeksekusi strategi perubahan. Dari sini muncullah aksi kolektif dari mereka kemudian menghasilkan perubahan yang dicari.

Saya bersahabat dengan pandangan Durkheim ini: Kalau perubahan di Indonesia, termasuk di Pertamina,  itu diciptakan oleh kita—bukan pemberian langsung Tuhan. Alih-alih pasif dan minder, kita harus menjadi aktor yang aktif menggerakkan perubahan. Tinggal ini adalah pilihan: Mau atau Tidak? Dan juga masalah moral, Peduli atau Tidak?

Saya optimis Indonesia akan menjadi lebih unggul serta terhormat apabila anak-anak muda brilian Indonesia tulus bergabung ke dalam kelompok pencipta perubahan ini. Jangan takut masuk ke dalam sistem apabila kita yakin dengan kemampuan dan mimpi besar kita!

Iya sih, mungkin gaji nya tidak sebanyak di perusahaan asing, membutuhkan banyak pengorbanan, spirit pengabdian, dan secara sosial di tren saat ini kurang diberi reward. Nah, kalau generasi muda terbaik Indonesia pada masa-masa penjajahan berpikir sama lembeknya seperti itu, sampai sekarang Indonesia tidak mungkin merdeka. Oleh karena itu kita butuh orang-orang berkarakter spesial, yang memiliki komitmen dan ketulusan dalam membangun Indonesia—agar kita tidak dikenang sebagai generasi yang oportunis dan agar bisa bangga mewarisi Indonesia yang unggul kepada generasi setelah kita

Lagi pula gaji sifatnya materi. Padahal di dunia ini tidak semuanya berelemen materi. Ada banyak hal di dunia ini yang uang tidak bisa merepresentasikan penghargaan, termasuk ketika kita berkorban demi mengabdi kepada negeri. Dan menurut saya kita kaya bukan karena kita memiliki, namun kita kaya karena kita memberi dengan apa yang kita miliki. Dan apabila yang kita miliki adalah wawasan, kemampuan, serta semangat, kemudian kita berkomitmen memberikan kontribusi dengannya demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang merajai, maka sebenarnya kita telah memiliki kekayaan yang agung. Mari bersama menjadi generasi pejuang!

NB: Forum for Indonesia yang saya dirikan bersama teman-teman terbaik, ingin menjadi partner dalam membangun Indonesia yang unggul dengan menumbuhkan optimisme dan merangkul anak-anak muda Indonesia untuk bersama menciptakan perubahan. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kalai bukan dari sekarang, kapan lagi?  Keterangan selengkapya dapat disimak di  http://forumforindonesia.org/

Striving for TF LEaRN @ NUS scholarship was a huge agenda in the first half of this year. The other half is my time to accomplish my fruitful efforts. Done, yet? Nope. Because Singapore and NUS offers both breath-taking challenges and wide open opportunities, all of which I can finally cherish and treasure.

Singapore forged me, knocked me down, uplift my senses to embrace difference, promote people’s lives, and accelerate impactful social change. And I did not do this in a vacuum: I was together with other TF scholars from all over ASEAN, Korea, India, and China whom I experienced and pursued this journey together. Together, we groomed our fullest leadership potential in the midst of a rich multicultural exchange, fast paced lifestyle, and advance academic atmosphere. At first, we are expected to bond regional networking for the shared future of Asia. In the end of the day, I found that they are the most sincere friends.

I pitched myself to conclude our journey into a video montage. In the end of the semester, this video was presented in TF LEaRN Leadership Forum on December 2, 2011 with honorary guest speaker, Secretary General of ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan. I am honored to dedicate this video as a token of our everlasting friendship, shared future, and aspiration.

Sumber : http://pusparaniology.wordpress.com/2011/12/08/tf-learn-nus-2011-in-conclusion/

Ancora Foundation Graduate Fellowship at the Sciences Po Paris
One scholarship is offered every two years for a Master of Public Affairs at the Sciences Po Paris.

The two-year courses MPA at the Sciences Po offers a truly global perspective of public policy with training grounded in sound analytical skills. Students acquire an interdisciplinary background in applied, action-oriented social science, as well as training in leadership, strategy and ethics. This MPA program at Sciences Po was created in partnership with the London School of Economics and Political Science (LSE) and the School of International and Public Affairs (SIPA) at Columbia University in New York. The MPA at Sciences Po seeks students to understand the new and evolving policy environment and train students to act effectively within it by instilling a critical sense and comparative vision of policy choices and their consequences, by teaching them to solve problems using sophisticated analytical tools, by encouraging them to think dynamically, comparatively, and systematically at multi-levels, to promote a new vision of policymaking and change in a global environment.

Graduates of the MPA constituted a world-wide network of policymakers and policy analysts exercising in various professions at high levels of responsibility either in public and private sector. The alumni network can be found in such places as the UN, the Centre for Peace and Human Security at the CERI, the Multilateral Agencies, the Central Bank and others.

Selection Criteria

Applicants should have (a) a confirmed acceptance at the MPA program at the Sciences-Po and do not hold other award(s) (b) an excellent academic record, drive, self management, strength of character, integrity; (c) a very good command of the English language; (d) a minimum 2-year professional experience in any sector (e) motivated to make a career that will take them positions of leadership in Indonesia in government, business and civil society upon completion of their MPA program; and (f) meet the academic requirements for their courses of study.

The deadline on application for 2012-13 is by April 30th, 2012. This is a rolling admissions period. Admissions will continue only until places are filled and may close before April 30th. Further details of the program and the application process can be found in the following website http://mpa.sciences-po.fr/.

NEW! Please fill out the application form and email it back to beasiswa@ancorafoundation.com before March 14, 2012. Only shortlisted candidates will be contacted.

Terms and Conditions

Each fellowship is tenable for two-year only for full-time students on the Master of Public Affairs program. The successful candidate is expected to complete his/her studies within the tenable period.

Each scholarship will cover the following:

• Tuition and other compulsory fees (as specified by the Sciences Po);
• Monthly stipend; and
• Return air-ticket (economy class)

Sumber : http://ancorafoundation.com/programs/sciences-po/