Selayang Pandang Inovasi Kerakyatan

Bung Hatta dan sebagian generasi awal pemikir Indonesia menggagas sebuah konsep ekonomi yang menjadi jalan tengah dari dua arus utama sistem ekonomi liberalisme dan komunisme, yaitu ekonomi kerakyatan. Konsep ini meletakkan rakyat sebagai pusat dari pembangunan. Prof. Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan memiliki keberpihakan yang jelas pada ekonomi rakyat. Dalam level operasional, ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya gotong royong antara anggota masyarakat untuk membangun jejaring yang saling menguntungkan dalam keseluruhan rantai nilai (value chain) dari pra produksi, produksi, hingga pemasaran.

Sistem tersebut ingin menghindarkan terkonsentrasinya proses penciptaan nilai pada konglomerasi-konglomerasi besar yang hanya dimiliki oleh sekelompok pemodal pada sistem kapitalisme sehingga melahirkan kesenjangan dan problem endemik lain yang inheren dalam kapitalisme. Sistem ini juga disodorkan agar negara tidak memonopoli kegiatan ekonomi sehingga membunuh inovasi dan partisipasi proaktif masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang terjadi dalam sistem komunisme. Dengan ekonomi kerakyatan, diyakini kemakmuran masyarakat bisa meluas dan membawa kesejahteraan bersama.

Sebagai sebuah konsep, tampaknya ekonomi kerakyatan sebagai yang paling aman dan ideal. Namun ia perlu selalu dikritisi dan dikembangkan agar konsep tersebut tidak jumud tertinggal zaman, kehilangan elan vitalnya untuk mendorong kemakmuran rakyat. Dalam sejarah Indonesia pun, ekonomi kerakyatan seingat penulis  belum pernah diimplementasikan secara sistemik dan terstruktur. Koperasi misalnya yang sebenarnya menjadi tulang punggung dari ekonomi kerakyatan, tidak pernah memberikan sumbangan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas suatu produk atau jasa. Fakta bahwa saat ini Indeks Gini Indonesia mendekati 0,4 juga menjadi bukti lain bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian kita kurang meletakkan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Ekonomi kerakyatan, meskipun sudah sangat familiar terutama di kalangan ekonom dan akademisi, sejauh ini masih belum memberikan dampak nyata. Mungkin karena political willingness pemerintah yang kurang untuk menerapkan ini secara serius. Mungkin juga karena arsitektur perekonomian (dan politik) internasional yang kurang mendukung lalu berimplikasi pada tatanan perekonomian domestik. Mungkin juga karena sebagai konsep ia terlalu ngawang-ngawang alias kurang kongkret, berhenti pada tataran normatif dan tidak memberikan preskripsi yang kontekstual dengan gerak zaman. Bisa juga karena anak bangsa saat ini kurang menaruh minat untuk secara proaktif berijtihad menurunkan konsep ekonomi kerakyatan melalui inovasi-inovasi yang memiliki ruh kerakyatan.

Apabila kita mengkaji Al-Qur’an, terdapat kisah menarik tentang Nabi Saleh dan kaumnya yang disebut Kaum Tsamud. Di dalam Al-Qur’an kisah ini disebut lebih dari 16 kali menunjukkan pentingnya kisah ini untuk kita ambil sebagai pelajaran. Kaum Tsamud memiliki perekonomian yang tergolong maju yang disokong oleh industri peternakan unta yang dijadikan sebagai alat transportasi, bahan makanan dan minuman dsb. Kemajuan ekonomi tersebut sayangnya memiliki problem kesenjangan yang sangat parah.

Pada zaman itu, ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil orang dari sembilan keluarga (QS 27:48). Sembilan keluarga ini menguasai value chain dari hulu sampai hilir yang dibutuhkan dalam industri peternakan, termasuk di dalamnya sumber-sumber air. Penguasaan air ini dilakukan demi memastikan unta-unta yang dimiliki sembilan keluarga tersebut gemuk dan unggul karena cukup minum. Akibatnya, masyarakat umum kesulitan mendapatkan air, unta-unta mereka kurus dan bahkan kehidupan mereka sendiri sengsara berkat komoditas air yang menjadi sangat mahal. Padahal air adalah sumber utama kehidupan. Suatu ketika Nabi Saleh ingin menguji mereka apakah benar-benar tamak. Ketika itu unta Nabi Saleh ingin ikut minum di sumber air mereka. Sembilan keluarga ini sangat marah dan mereka malah menyembelih unta tersebut (QS 7:73 -77).

Kisah itu terdengar familiar bukan? Karena memang itulah yang saat ini terjadi di sekitar kita. Laporan Credit Suisse (2016) menempatkan Indonesia di peringkat keempat di daftar negara dengan kesenjangan paling parah di dunia di mana 1 persen penduduk terkaya mengusai sekitar 49 persen kekayaan Indonesia. Penerapan kapitalisme apabila membiarkan terumbarnya nafsu serakah pasti akan melahirkan kesengsaraan umum. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi.

Sebaliknya, sistem komunisme di mana negara menguasai seluruh aspek tentang perekonomian juga tidak dibenarkan. Allah swt memerintahkan manusia untuk mengelola bumi ini sebagai sarana memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (QS 2: 168). Perintah tersebut ditujukan kepada manusia secara umum, tidak spesifik kepada para pemimpin suatu kaum atau negara). Dengan melihat pengalaman Uni Soviet, Korea Utara, Tiongkok sebelum dipimpin Deng Xioping, serta negara-negara lain di Latin Amerika yang mencoba menerapkan sistem ini (dan derivatifnya) kita bisa segera tahu bahwa komunisme gagal melahirkan kemakmuran. Malah sebaliknya, berujung pada kemelaratan umum—sama dengan kisah kapitalisme.

Memperhatikan fakta tersebut tampaknya ekonomi kerakyatan sebagai jalan tengah masih punya masa depan. Namun ia tetap perlu diuji sejarah apakah ia benar-benar bisa menciptakan kemakmuran yang luas dan kesejahteraan bersama, menjadikan Indonesia ini sebagai negeri yang toto tentrem kerto raharjo atau yang dikenal dalam Al-Qur’an sebagai baldatun thayyibatun.

Atas latar belakang inilah inovasi kerakyatan perlu digagas. Bersama dua sahabat saya, Yustafat Fawzi dan Lutfi Zanwar, kami ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bersama mengkritik dan mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan sehingga menjadi konsep yang semakin maju. Tidak berhenti di situ, perlu juga kita membumikan gagasan tersebut dengan terobosan-terobosan yang konkret dan bermutu yang bisa mengantarkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang tidak sekedar dihitung dalam angka-angka yang menarik ditulis di atas kertas. Tetapi kemakmuran dan kesejahteraan yang melahirkan kebahagiaan dan ketenangan hakiki di dalam hati sanubari. Insya Allah dengan menjadikan ini sebuah gerakan yang inklusif, suatu saat nanti kita bisa menemukan titik terang. Bismillah!

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim. 

Silahkan email ke ghufron.mustaqim@gmail.com apabila rekan-rekan menyambut positif gerakan ini dan ingin bersama-sama menggerakkan inovasi kerakyatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *